Kasus Kredit Fiktif, Jaksa Tunggu Bupati Mojokerto  

Reporter

Kamis, 21 November 2013 14:10 WIB

Direktur PT Cipta Inti Parmindo dan PT Cipta Terang Abadi, Yudi Setiawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surabaya - Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa atau akrab disapa MKP dipastikan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pembobolan Bank Jawa Timur dengan terdakwa Carolina Gunadi. Carolina adalah bekas istri Yudi Setiawan, pemilik PT Cipta Indi Parmindo yang tersangkut kredit fiktif senilai Rp 52,3 miliar.

Kepastian itu disampaikan jaksa penuntut umum Zunaidi. Menurut dia, dari delapan orang saksi, dua di antaranya sudah memberi konfirmasi kehadirannya. Salah satunya adalah Bupati Mojokerto. "Iya, Bupati Mojokerto sudah konfirmasi hadir," kata Zunaidi ketika ditemui Tempo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Kamis, 21 November 2013.



MKP akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang HR Muhamad Surabaya senilai Rp 52,3 miliar. Terdakwa Carolina mengaku pernah menyuruh seseorang memberikan uang Rp 5 miliar untuk MKP. Diduga uang Rp 5 miliar yang menurut Carolina diserahkan ke Mustofa itu sebagai fee proyek dari perusahaan Yudi dan Carolina.

Sebelumnya, Mustofa telah membantah pernyataan Carolina maupun mengenai uang Rp 5 miliar tersebut. “Saya tidak pernah menerima, baik dari Carolina maupun Yudi,” ucapnya saat jumpa pers di rumah dinasnya 19 November 2013.

Yudi adalah Direktur PT Cipta Inti Parmindo yang tersangkut sejumlah kasus, di antaranya kredit fiktif Bank Jabar Banten (BJB) dan suap impor daging. Dalam kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang HR Muhamad Surabaya, Yudi belum jadi tersangka dan akan dihadirkan sebagai saksi bulan ini.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Terpopuler
Angelina Sondakh dan 'Rahasia' di Tangannya
Jokowi Jawab Komplain Istana Soal Pohon Palem
Ahok: Tak Perlu Disadap, Saya Sudah 'Ember'
Twit Ahok Soal SMA 46 Dianggap Tak Pantas

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya