Ruhut Minta Marzuki Alie Lapor KPK  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 13 November 2013 15:35 WIB

Ruhut Sitompul

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan kasus Ketua DPR Marzukie Alie yang terbelit kasus dugaan suap pembangunan gedung baru DPR bisa mempengaruhi citra Partai Demokrat. Apalagi saat ini rekan satu partainya itu juga menjadi salah satu peserta konvensi Partai Demokrat.

Ruhut meminta supaya Marzuki terbuka pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan bersedia melaporkan anggota Dewan yang menerima suap pembangunan gedung itu. "Kalau Marzuki benar tahu, buka dong ke KPK," ujar Ruhut, Rabu, 13 November 2013.

Meski demikian, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Partai Demokrat terhadap aksi bungkam Marzuki Alie.

Marzuki diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan gedung baru DPR. Tender proyek pembangunan gedung DPR direncanakan sejak 2008. Namun, tender pembangunannya dimulai 14 Maret 2011 lalu.

Pembangunan gedung setinggi 36 meter itu semula menelan biaya Rp 1,8 triliun dan belakangan turun menjadi Rp 1,16 triliun. Selanjutnya, karena derasnya protes publik, pembangunan gedung itu dibatalkan.

Meski proyek belum dimulai, sejumlah anggota Dewan kadung menerima duit sogokan dari PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang ingin mendapatkan proyek itu. Suap itu diketahui Marzuki yang ketika itu juga bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

Ia mengaku ada dana yang mengalir ke anggota BURT. Meski demikian, hingga kini Marzuki menolak menyebutkan anggota Dewan yang terlibat suap.

Baca juga fraksi lain minta Marzuki blakblakan



NURUL MAHMUDAH

Terpopuler
Mandiri Ungkap Kebohongan Jilbab Hitam
Kompasiana: Tulisan Jilbab Hitam Provokatif
KPK Sita Buku Yasin Anas-Athiyah, Tolak Yasin Ibas
Bukti Jokowi Sakti, Acara SBY Jadi Tertutup










Advertising
Advertising

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

21 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya