TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah pusat kesal dengan maraknya komentar bahwa Indonesia tidak semakin maju. Bahkan ada yang menilai Indonesia tengah menuju negara gagal.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan menilai penyebab Indonesia tidak maju karena rakyat tidak pernah berterima kasih kepada pemerintah. "Jangan membawa paradigma masa lalu ke masa sekarang, sehingga seolah-olah tidak ada kemajuan," kata Syarifuddin saat kuliah umum tentang perkoperasian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Senin, 11 November 2013.
Pernyataan itu disampaikan Syarifuddin ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa, Ubaidillah. Saat itu, Ubaidillah menanyakan kenapa Indonesia tidak maju dan terkesan jalan di tempat. "Kenapa Indonesia masih seperti ini? Tidak segera jadi negara maju," ucap Ubaidillah.
Menteri Syarif mengatakan banyak yang menanyakan hal serupa ke pemerintah. Dia mencontohkan, ada yang protes soal kredit usaha rakyat. Si pemrotes menuding pemerintah bohong karena ternyata harus mengajukan agunan. "Saat saya tanya kapan terakhir mengajukan, katanya lima tahun lalu. Padahal sekarang sudah tidak perlu jaminan," ucapnya.
Atau bicara soal kemiskinan, ada pihak-pihak yang menuding pemerintah tidak becus mengurus kemiskinan. "Mereka bilang masih banyak kemiskinan di daerah A, daerah B, dan sebagainya," katanya.
Padahal, dia mengklaim saat ini kemiskinan di Indonesia tinggal 11 persen. Jauh lebih rendah dari Amerika yang angka kemiskinannya 14 persen. Begitu juga soal pengangguran. Dia mengatakan, pengangguran di Indonesia sudah turun menjadi 5,9 persen, sedangkan di Amerika di angka 8 persen.
Kemudian pendapatan per kapita sudah naik dari 1.100 dolar Amerika pada 2004 menjadi 4 ribu dolar Amerika pada 2013. "Pemerintah inginnya fair. Apa yang sudah bagus, bilang terima kasih. Kalau yang belum bagus, akan diperbaiki," ucapnya. Dia menilai banyak pihak hanya menyoroti kekurangan pemerintah.
Dia menegaskan, kelemahan masyarakat Indonesia adalah sulit mengucapkan terima kasih atas kemajuan yang sudah dicapai selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Banyak hal yang sudah lebih baik dalam sembilan tahun terakhir," katanya.
UKKY PRIMARTANTYO
Topik terhangat:
Korupsi Hambalang | SBY Vs Jokowi | Suami Ratu Atut Meninggal | Adiguna Sutowo
Berita terpopuler lainnya:
Curhat Suami Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta
Memory Card Menguak Dugaan Perselingkuhan Vica
Pelapor Dugaan Korupsi Atut Pernah Mau Dibunuh
Berita terkait
Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas
29 Juli 2023
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah
1 November 2022
Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi
11 Oktober 2022
LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah
Baca SelengkapnyaTahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN
2 Maret 2022
Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.
Baca SelengkapnyaPilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah
18 Agustus 2021
Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMeski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar
18 Agustus 2021
Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
Baca SelengkapnyaTjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas
17 Juli 2021
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait
Baca SelengkapnyaEkonomi Tumbuh 7,4 Persen, Sulsel Bisa Lahirkan Banyak Pengusaha
4 Juni 2017
Mnteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ingin Provinsi Sulawesi Selatan melahirkan banyak pengusaha.
Baca SelengkapnyaTjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government
17 Mei 2017
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.
Baca SelengkapnyaPemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government
17 Mei 2017
Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.
Baca Selengkapnya