Indonesia Negara Kelautan tapi Orientasi Daratan  

Reporter

Minggu, 3 November 2013 16:38 WIB

ANTARA/Fiqman Sunandar

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr H Didin S. Damanhuri, mengatakan pembangunan ekonomi saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan gross domestic product (GDP), berorientasi pada daratan, dan makin terjadi ketergantungan kepada negara-negara maju terutama pada bidang keuangan dan teknologi.

Dari sisi sejarah, sejak abad ke-7, 9, dan 11, Indonesia mengalami keemasan di negara Asia Timur dalam perdagangan internasional yang memiliki banyak bukti kesejahteraan yang dicapai masyarakat pada masa itu.

"Bukan hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam, tapi juga melakukan ekspor budi daya laut sampai Cina, negara Islam, teluk selatan Afrika Selatan, sampai Athena, Yunani," kata Didin dalam diskusi Teknologi, Ekonomi Kelautan, dan Kewirausahaan pada 2 November 2013 di ASEAN Room, Hotel Sultan, Jakarta.

Ketika masuk lewat Jayakarta dan Batavia, VOC melihat hal ini sebagai penghalang, sehingga perlu melakukan koalisi dengan kerajaan di daerah untuk menghancurkan kerajaan pesisir. Indonesia pun mulai berorientasi feodalis, agraris, serta hilangnya sifat kewirausahaan dan mandiri yang selama ini bisa sukses menembus perdagangan internasional (Eropa dan lautan Atlantis). (Baca: Ekonomi Kelautan Kunci Keluar dari Keterpurukan)

Pemiskinan Indonesia terjadi pada saat Indonesia telah merdeka. Sifat feodal atau suka menelikung itu bentuk penghancuran mental dan kultur seperti yang diungkapkan Mochtar Lubis dalam pidatonya tahun 70-an di Taman Ismail Marzuki.

"Telah menenggelamkan bangsa Indonesia menjadi inword looking, berorientasi daratan dan feodal," kata Didin. Pasca-penjajahan Belanda, laut dipersepsikan pemisah antarpulau. Bukan pemersatu. Laut jadi kendala, bukan aset pembangunan. "Indonesia hanya pulau dikelilingi laut, bukan laut bertaburan pulau. Laut jadi bagian belakang rumah," kata pendiri Masyarakat Perikanan Nusantara ini.

Menghidupkan kembali negara maritim dilakukan pada era Gus Dur, spirit wirausaha dilakukan kelompok Benteng pada 1950, penguasaan teknologi era Soeharto, dan Habibie timbul-tenggelam sampai sekarang. "Kini, pembangunan ekonomi orientasinya pada GDP, daratan, dan ketergantungan pada negara maju dari finansial dan teknologi." (Baca: Sektor Perikanan Kurang Mendapat Perhatian Investor)

Keberadaan Kementerian Perikanan dan Kelautan digagas pada era Gus Dur saat menjadi presiden dan dibentuk pada era Megawati. "Tapi keberadaan Kementerian ini dianggap fenomena kontinental yang hanya fokus pada APBN atau GDP."

EVIETA FADJAR

Berita Terpopuler

Kesal Pemberitaan Tempo, Roy Suryo Kutip SBY
Roy Suryo Tuntut Tempo.co Minta Maaf
Ada Aliran Duit Mencurigakan di Rekening Wawan
Pengamat Ragukan Kemampuan Hamdan Zoelva Pimpin MK




Berita terkait

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

9 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

12 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

30 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.

Baca Selengkapnya