Pesan Suparman Marzuki untuk Ketua MK Baru  

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 2 November 2013 06:00 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Hamdan Zoelva (kiri) dan Wakil Ketua MK terpilih Arif Hidayat. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengharapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva yang baru terpilih tak merasa jadi orang yang paling memiliki MK. "MK itu milik seluruh bangsa dan negara, jadi mereka harus membuka diri," ujarnya sewaktu dihubungi pada Jumat malam, 1 November 2013.

Dengan kata lain, kata dia, Ketua MK yang baru harus mau mendengarkan masukan dan menerima tawaran bantuan dari lembaga lain.

Dua hal yang harus dilakukan Ketua MK, Suparman berpendapat, ialah pertama, menjalankan tanggung jawab dan tugas Mahkamah Konstitusi sebaik-baiknya. Kedua, dalam memimpin lembaga, ketua yang baru harus berpikiran terbuka dan obyektif. "Bagaimanapun juga mereka bagian dari problem yang terjadi di MK saat ini," ucapnya. "Jadi mereka harus terbuka terhadap kritik dan masukan."

Jumat kemarin Mahkamah Konstitusi menetapkan Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2013-2016. Penetapan itu berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh delapan hakim konstitusi yakni Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati.

Pemungutan suara dilakukan sebanyak dua putaran setelah sebelumnya perolahan suara antara Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat bersaing tipis.

Tidak hanya itu, Suparman menegaskan, Hamdan wajib menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MK. "Selama DPR tidak menolak Perpu atau belum menerbitkan undang-undang baru untuk MK, ya Ketua MK wajib tunduk, patuh, dan menjalankan peraturan itu," katanya. "Tidak rasional dan di luar kelaziman kalau mereka menolak Perpu."

Suparman menaruh harapan kepada Hamdan untuk mengembalikan wibawa Mahkamah Konstitusi. Namun, ujarnya, Hamdan harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan tugas itu. "Tidak bisa jalan sendiri."

Terkait pengawasan terhadap para hakim konstitusi, dia menyarankan agar dibentuk mekanisme pengawasan oleh lembaga eksternal. "Pengawasannya tidak bisa dari dalam, harus independen agar kepercayaan publik bisa kembali."

PRAGA UTAMA

Berita Terpopuler

Penjelasan Garuda Soal Ulah Roy Suryo

Roy Suryo Marah Lagi di Dalam Pesawat

Istri-istri Para Koruptor

Ulah Roy Suryo di Garuda Versi Ajudan

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

14 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga

15 jam lalu

Kelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra berkelakar saat ada pemohon gugatan yang absen dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

17 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

18 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

1 hari lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

2 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

2 hari lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

2 hari lalu

PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas

Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya