Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur jalan pahlawan Surabaya, Senin (19/11). TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq
TEMPO.CO, Surabaya - Massa buruh mengancam menduduki kantor Gubernur Jawa Timur, Gedung Grahadi Surabaya, jika tuntutan upah minimum kabupaten/kota Rp 3 juta tidak dipenuhi. Kenaikan upah minimum itu bagi buruh adalah harga mati.
Wakil Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jamaludin, mengatakan sesuai instruksi KSPI pusat, buruh akan menduduki seluruh kantor gubernur di Indonesia mulai 31 Oktober hingga 1 November 2013. "Kami akan menduduki kantor gubernur sampai tuntutan 3 juta dipenuhi," kata Jamal, Kamis, 31 Oktober 2013.
Menurut Jamal, buruh tetap berkeras agar tiga tuntutan mereka dipenuhi, yaitu menolak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan menaikkan upah minimum kabupaten /kota sebesar Rp 3 juta, menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan revisi kebutuhan hidup layak dari 60 komponen menjadi 84 komponen. Khusus kebutuhan hidup layak, pembahasan soal ini masih deadlock di dua komponen, antara lain transportasi. "Kami meminta ada kenaikan 50 persen di dua komponen itu," ujarnya.
Sekitar puluhan ribu massa buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto memadati Jalan Gubernur Suryo depan Grahadi. Mereka memblokir jalan dengan duduk dan berorasi sembari menyalakan musik dangdut. Ratusan polisi berjaga di sekitar Grahadi. Kemacetan pun tak terhindarkan, terutama di jalan-jalan yang sempat dilewati buruh, Jalan Basuki Rahmat dan Panglima Sudirman Surabaya.
Sementara itu, 30 perwakilan buruh dari 30 elemen bertemu Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Asisten III Pemerintah Provinsi Jawa Timur Edi Purwinarto, Kapolda Jawa Timur dan Pangdam V/Brawijaya. Pertemuan itu membahas tiga tuntutan buruh, sekaligus juga penyampaian formula upah minimum plus-plus.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pihaknya telah menyiapkan formula UMK plus plus 2014. Formula itu terdiri dari upah minimum provinsi Rp 1,7 juta plus inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang kemudian disesuaikan kondisi di tiap kabupaten/kota.
