TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah tepat satu tahun Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tiba-tiba muncul situs Jokowi-Prananda di Internet. Situs itu dapat diakses di alamat jokowiprananda.com.
Dalam laman itu, tampak Jokowi berpose bersama Prananda mengenakan kemeja putih, baju dinas Jokowi ketika blusukan. Ada pula logo bertuliskan JP berwarna merah putih, singkatan dari slogan "Jalan Perubahan". Tetapi, di dalamnya tak ada tulisan bahwa pasangan itu akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014. Laman situs itu juga hanya memuat gambar dan logo, tanpa disertai tautan ataupun informasi lainnya.
Muhammad Prananda Prabowo adalah putera kedua Megawati Soekarnoputri dari suami pertamanya, (alm.) Letnan Satu Penerbang Sirindro Supjarso. Dia kini menjadi Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah situs ini hasil perbuatan iseng atau memang sengaja dibuat untuk mempromosikan pasangan orang dekat mantan presiden Megawati. Baik Gubernur Jokowi maupun pihak PDI Perjuangan belum bisa dimintai konfirmasi.
Namun, ketika menerima tim Tempo di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mantan Wali Kota Surakarta itu malah balik bertanya ketika ditanya tentang kemungkinan nyapres. "Memangnya ada body language saya ngurus copras-capres? Apa saya pasang baliho dengan wajah ndeso ini?" katanya, Senin, 14 Oktober 2013.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela
Berita Terpopuler
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi
Istri Akil Mochtar Minta KPK Buka Rekeningnya
Jokowi: Lihat Saja Nanti Siapa yang Disembelih
Roy Suryo Larang Timnas U-19 Temui Politikus
Mau Blusukan, Sultan HB X Minta Mobil Baru
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
3 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
11 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
12 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
12 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
14 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
16 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
20 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
20 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
22 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya