TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bupati Pandeglang, kini anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Dimyati Natakusuma, mengatakan dinasti keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah merupakan miniatur orde baru. "Yang menjadi perbedaan hanya skala, orde baru nasional, kalau Atut di Banten," kata Dimyati, Jumat, 11 Oktober 2013.

Dimyati mengatakan, walaupun Atut mengkalim bahwa kemenangannya merupakan suara dari rakyat, cepat atau lambat masyarakat tahu bahwa demokrasi di Banten merupakan rekayasa. Rekayasa ini, kata dia, terlihat dengan banyaknya anggota keluarga Atut yang memegang jabatan di Banten.

Menurut Dimyati, adanya anggota keluarga yang menduduki sebuah jabatan memang tak masalah. Namun berbahaya jika sudah menyeluruh seperti di Banten. Jika pelaksana dan pengawas berasal dari satu kubu, sistem demokrasi susah diterapkan.

Sistem dinasti kekeluargaan, kata dia, dianggap berbahaya karena cenderung akan berkuasa dalam waktu lama. "Semakin lama dia berkuasa, makin besar potensi penyelewengan kekuasaan," kata Dimyati. Dimyati mengatakan, sistem dinasti kekeluargaan yang diterapkan oleh Atut perlahan-lahan hancur sebab tak cocok dengan negara demokratis seperti Indonesia.

Sistem dinasti yang cenderung tertutup, kata Dimyati, memang bagus untuk stabilisasi dalam pemerintahan, namun untuk demokrasi sebaliknya. "Stabil karena tak ada yang mengkritik, tapi itu justru berbahaya," kata dia. Upaya memperkaya diri dan keluarga dalam dinasti Atut, menurut Dimyati, biasanya menggunakan teknik mobilisasi aparatur birokrasi serta memobilisasi program anggaran.

FIAZ NASHRILLAH

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji | Pembunuhan Holly Angela

Berita Terkait
Lamar ABG, Pengusaha Ini Malah Dipolisikan
SBY Janji Ungkap Identitas Bunda Putri
Akil Mochtar Bantah Gunakan Perusahaan Istri
Bela Wawan, Buyung Utang Budi pada Airin