Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunung Kidul berencana menggelar protes langsung ke pengurus pusat PDIP. Mereka hendak mempertanyakan keputusan DPP PDIP yang mencalonkan Idham Samawi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.
Idham saat ini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Dana Purna Jabatan DPRD Gunung Kidul periode 2004-2009 "Kami ingin pertanyakan langsung ke pengurus pusat soal kejelasan nasib kami di partai sekarang," kata kader PDIP Gunung Kidul yang juga Ketua DPRD Gunung Kidul non-aktif, Ratno Pintoyo, kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.
Ratno, yang sebelumnya juga sempat dibui tiga bulan karena kasus judi itu, mengungkapkan dia ingin menanyakan langsung soal perlakuan pengurus pusat PDIP tentang bekas Bupati Bantul Idham Samawi yang masih didukung partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2014. Selain itu, kader Gunung Kidul juga ingin menanyakan alasan kebijakan Pergantian Antar Waktu yang kini menimpa mereka akibat kasus korupsi itu.
"Kami ingin dengar alasan dari pengurus pusat langsung. Karena menurut kami DPD, khususnya Pak Idham, saat ini mungkin juga repot dengan kasusnya (korupsi hibah Persiba)," kata dia. Dia bersama lima kader lain akan ke Jakarta dalam waktu dekat.
Ratno menambahkan, sejak Idham menjadi tersangka kasus korupsi hibah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (Persiba), kader yang telah divonis pengadilan makin tak jelas nasibnya. Bukan hanya dinonaktifkan sebagai anggota DPRD tanpa pembelaan hukum, mereka juga dilarang mencalonkan diri kembali sebagai calon legislatif dari PDIP. "Saat ini pun saya masih juga belum menerima keputusan resmi PAW," ujarnya.
Ratno mengatakan, meski sejumlah kader sudah menerima surat PAW sejak Agustus lalu, kursi kosong itu tak segera diisi orang baru yang ditunjuk partai. Sehingga selama dua bulan terakhir, dari 11 kursi Fraksi PDIP di DPRD Gunung Kidul hanya terisi enam kursi. "Kalau saya masih digantung seperti ini sangat sulit menentukan langkah," kata Ratno.
Kader PDIP Gunung Kidul lain Naomi Prirusmiyati menilai larangan mencalonkan kembali kader PDIP Gunung Kidul yang tersangkut kasus korupsi itu merupakan penzoliman di tingkat internal PDIP. "Kami yakin proses vonis pengadilan belum keputusan tetap karena saat ini kami masih mengajukan banding," kata dia.
