Pelantikan Ketua Komisi Hukum, Ruhut Pamer Istri  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 7 Oktober 2013 12:41 WIB

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, yang akan menggantikan Gede Pasek Suardika, datang ke rapat pleno bersama istrinya, Diana Leovita. Menurut Ruhut, dia ingin menunjukkan istri sah di depan rekan-rekannya di Komisi Hukum.

"Aku baru satu kali menikah dengan Diana Leovita, silakan cek di catatan sipil," kata Ruhut ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 7 Oktober 2013. Dia mengaku belum pernah menikah sama sekali. Sedangkan Christian Husein Sitompul, anak Ruhut dengan Anna Rudhiantiana Legawati bukanlah hasil dari pernikahan.

Ruhut menuturkan dia tak pernah memberikan keterangan palsu bahwa pernah menikah sebelumnya. Justru dia menuduh Anna yang membuat keterangan palsu karena mengaku gadis ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.

"Dia (Anna) berstatus hajah, sedangkan aku anak Tuhan, jadi tak mungkin dua agama menjadi satu," kata Ruhut. Dia menyayangkan, masa lalunya dengan Anna diungkit kembali ketika akan menduduki posisi Ketua Komisi. Namun Ruhut menuturkan tak akan membalas membuka aib anggota komisi lain.

Senin pukul 11.00 WIB, Komisi Hukum akan menggelar pergantian ketua dari Gede Pasek Suardika ke Ruhut Sitompul. Jadwal pelantikan ini tertunda hampir dua pekan karena ada penolakan sejumlah anggota komisi. Mereka beralasan Ruhut pernah melakukan perbuatan yang melanggar etika terkait hubungannya dengan Anna Rudhiantiana Legawati. Rapat pleno hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Priyo Budi Santoso.

SUNDARI

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

11 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya