TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencemaskan penangkapan Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar akan mempengaruhi iklim demokrasi. Menurut dia, penyimpangan putusan di Mahkamah Konstitusi berdampak mendasar. "Bayangkan apabila putusannya salah. Bayangkan kalau ada penyimpangan terhadap putusan itu," kata SBY di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2013.

SBY mengatakan, penangkapan Akil lekat kehidupan demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi, kata dia, merupakan lembaga dengan posisi penting dan menentukan dalam iklim demokrasi. Putusan yang ditetapkan berkaitan dengan isu-isu fundamental. Misalnya, ucap SBY, undang-undang, sengketa antarlembaga negara, atau sengketa dalam pemilihan umum dan pilkada.

"Itu hakikatnya adalah demokrasi yang akan terus kita matangkan dan tingkatkan kualitasnya di negeri ini," ujarnya.

Ia mengatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang kuat dengan menetapkan putusan yang final dan mengikat. "Bayangkan apabila putusannya salah. Bayangkan kalau ada penyimpangan terhadap putusan itu," kata SBY. "Tidak ada penyimpangan pun, kalau putusannya salah, karena mengikat dan final, dampaknya tentu amat besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia."

Penyidik KPK menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Kelimanya adalah Akil Mochtar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih, seorang pengusaha bernama Dhani, dan satu orang lainnya berinisial CN.

Dua tempat yang menjadi lokasi penangkapan adalah di rumah dinas Akil, Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta dan Hotel Redtop Pacenongan Jakarta. KPK juga menyita uang setara Rp 2-3 miliar.

PRIHANDOKO

Berita Lainnya:
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Akil Mochtar Sudah Diincar KPK
Selain Akil Mochtar, KPK Tangkap 4 Orang Lagi
Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar