Penolakan Ruhut Akumulasi Kekesalan Komisi Hukum

Reporter

Kamis, 26 September 2013 17:36 WIB

Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gede Pasek Suardika, geleng-geleng kepala atas penolakan penggantinya, Ruhut 'Poltak' Sitompul. Pasek menilai penolakan ini merupakan puncak dari kekesalan anggota Komisi Hukum terhadap Ruhut.

"Mereka yang menolak kan dulu sering berdebat keras dengan Ruhut," kata Pasek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 26 September 2013. Menurut dia, kekesalan koleganya itu menemukan momentum saat Ruhut ditunjuk sebagai Ketua Komisi Hukum.

Pasek sendiri sebenarnya sudah bersiap-siap meninggalkan posisinya sebagai Ketua Komisi Hukum. Berkas-berkas di meja pimpinan sudah dia bereskan agar Ruhut segera bisa melanjutkan tugasnya. Namun dia tak menyangka jika Ruhut benar-benar ditolak oleh sebagian anggotanya. Dia juga menyayangkan sejumlah pernyataan Ruhut yang dinilai menyerang mereka, yang menolak dia akhir-akhir ini.

Dia mengatakan, Anas Urbaningrum sudah kebal dengan berbagai tudingan yang dilontarkan Ruhut padanya. Menurut Pasek, Anas memang sempat menanyakan mengapa Ruhut ditolak oleh koleganya. Namun Pasek membantah jika penolakan rekan-rekan di Komisi Hukum akibat pengaruh Anas. "Terlalu jauh, ini yang menolak kan lintas fraksi," kata Pasek.

Ruhut sendiri tak ambil pusing dengan berbagai penolakan padanya. Dia yakin akan tetap dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Pasek. Terkait dengan suara-suara sumbang yang menilainya, Ruhut berujar, "Mereka khawatir jika aku jadi Ketua."

Saat ditanya apakah penolakan ini karena pengaruh Anas, Ruhut juga tidak yakin. Meskipun pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam, dia yakin itu bukan karena pengaruh Anas. Dia membandingkan pengaruh Anas dengan pengaruh Akbar Tandjung yang sama-sama alumni HMI. "Tidak sebesar itu, bos," kata Ruhut.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat

Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul | Guyuran Harta Labora | Info Haji | Tabrakan Maut

Berita Terpopuler
Golkar Tuding Dewan Pengawas TVRI Cuci Tangan
PKB Sarankan Demokrat Cari Pengganti Ruhut
Anies: 'Indonesia Mengajar' Bukan Modal Konvensi
Tak Temukan Dokumen, KPK Sita Meja Makan Olly
Hakim Agung Ayyub: Corby Harusnya Bebas

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

15 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

22 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya