TEMPO.CO, Surakarta - Penggagas “Indonesia Mengajar”, Anies Baswedan, menolak mengaitkan gerakan yang dia mulai pada 2010 tersebut dengan aktivitas politiknya. Anies menegaskan, “Indonesia Mengajar” murni gerakan pendidikan dan tidak menjadi modal mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik," katanya kepada Tempo sebelum menjadi pembicara seminar Gerakan Masyarakat Mengajar di aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis, 26 September 2013.
“Indonesia Mengajar” sudah melatih hingga angkatan ketujuh. Sebanyak 44 ribu pengajar sudah dikirim ke 17 provinsi di Indonesia. Namun Anies menolak menggunakannya sebagai modal politik.
Berlatar belakang pendidikan, Anies menyatakan saat ini semua pihak harus memikirkan kualitas pendidikan, termasuk politikus. "Bagaimana politik memikirkan kualitas pendidikan," ujarnya.
Selain itu, dia menyatakan sudah saatnya daerah ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. "Jangan andalkan kebijakan sentralistis. Jangan semua dari Jakarta," katanya.
Mengambil contoh di bidang pendidikan, dia mengatakan saat ini banyak bermunculan gerakan serupa “Indonesia Mengajar” di daerah. Misalnya, “Solo Mengajar”, “NTB Mengajar”, “Belitung Mengajar”, dan “Desa Cerdas Halmahera”.
