Bupati Tangerang Evaluasi Semua Peraturan Desa

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Kamis, 19 September 2013 19:27 WIB

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Tangerang-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen mensinyalir banyak Peraturan Desa di Kabupaten Tangerang menyalahi dan bertabrakan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu, dia mengaku sedang menyisir semua peraturan desa di kabupatennya.

Langkah ini dilakukan setelah muncul Peraturan Desa Jati Mulia, Kecamatan Kosambi yang menarik pungutan kepada kalangan pengusaha pergudangan sebesar Rp 400 Ribu hingga Rp 500 ribu pergudang setiap bulannya. "Saya yakin Perdes ini tidak terjadi di desa Jati Mulai saja, pasti ada di desa-desa lain," katanya, Kamis 19 September 2013.

Di Kabupaten Tangerang saat ini terdapat 246 desa. "Sekarang seluruh Perdes yang ada dan berkaitan dengan retribusi akan kami teliti dan dievaluasi," katanya. Karena, menurut Zaki, bagaimanapun soal retribusi harus bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Zaki, peranan kepala desa harus memberikan pemahaman jangan langsung membuat peraturan saja saja. Karena, kata Zaki, jika dibiarkan masalah ini bisa membuat ruwet dan mumet. "Jangan sampai Undang undang otonomi desa jadi kebablasan" katanya.

JONIANSYAH

Berita Terpopuler:
Minggu Ini BBM bisa di Android dan iPhone
Menteri Hatta Rajasa Kena Virus Vicky Prasetyo
TNI Investigasi Anggota AL Pelaku Penyekapan
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing?
Di Tahanan, Vanny Mogok Makan

Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Tangerang

Berita terkait

Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

13 Agustus 2023

Sederet Pernyataan Jubir Anies soal Tembok Tinggi yang Batasi PIK 2 dan Perkampungan

Jubir Anies minta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk ikut campur tangan mencari solusi terbaik soal tembok tinggi yang batasi PIK 2 dan perkampungan

Baca Selengkapnya

Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

23 Desember 2022

Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan tersebut juga akan bertambah pada tahun depan dan direncanakan hingga 75 ribu pegawai Non ASN dan pekerja rentan.

Baca Selengkapnya

IMB Terus Dipersoalkan, Pemilik Padi Padi Picnic: Kenapa Tidak Bangunannya Saja Dibongkar

16 September 2022

IMB Terus Dipersoalkan, Pemilik Padi Padi Picnic: Kenapa Tidak Bangunannya Saja Dibongkar

Kemarin, puluhan orang yang mengaku dari Forum Masyarakat Tangerang Utara menggeruduk restoran Padi Padi Picnic di Pakuhaji.

Baca Selengkapnya

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

ASN Pemkab Tangerang Ditangkap Densus 88, Sekda: Orangnya Baik Rajin Bekerja

15 Maret 2022

ASN Pemkab Tangerang Ditangkap Densus 88, Sekda: Orangnya Baik Rajin Bekerja

Sekda Kabupaten Tangerang menunggu pemeriksaan Densus 88 untuk menentukan status dan sanksi kepada TO, ASN yang diduga ikut jaringan teroris.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Covid-19, Kabupaten Tangerang Tutup Sementara Seluruh Objek Wisata

16 Mei 2021

Antisipasi Covid-19, Kabupaten Tangerang Tutup Sementara Seluruh Objek Wisata

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan surat edaran (SE) untuk menutup sementara seluruh objek wisata guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya