Wali Kota Yogya Diancam Mosi Tak Percaya  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 16 September 2013 18:52 WIB

Massa dengan mengenakan kostum hantu mengirimkan kartu pos kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Kantor Pos Besar Yogyakarta, (13/9). Aksi ini untuk memprotes Haryadi Suyuti yang tidak tanggap dalam menyelesaikan berbagai masalah di Kota Yogyakarta. TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.CO, Yogyakarta - DPRD Kota Yogyakarta siap mengeluarkan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Imam Priyono. Ancaman itu mencuat setelah rapat konsultasi di DPRD batal karena dua pejabat tersebut tidak hadir.

“Karena tak ada satu pun yang datang, kami anggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoro Yekti, Senin, 16 September 2013.

Menurut Henry, ketidakhadiran mereka bisa dianggap melecehkan lembaga DPRD. Karena itu, untuk merumuskan mosi, pimpinan DPRD akan meminta masukan dari fraksi. “Rapat konsultasi adalah agenda untuk membahas kebijakan kepala daerah, seperti Peraturan Wali Kota. Sehingga perlu langsung kehadiran wali kota atau setidaknya wakilnya,” ujar Henry.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri menjelaskan, Wali Kota Haryadi sejak Ahad, 15 September 2013, pergi ke Jakarta. Kepergiannya dilanjutkan pada Selasa, 17 September 2013, ke Amerika Serikat bersama 20 kepala daerah lain atas undangan Kementerian Dalam Negeri.

“Ada tugas kenegaraan dari pusat sehingga (Wali Kota) tidak bisa datang,” katanya. Menurut Titik, tak ada salahnya rapat diwakili sejumlah pejabat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Seharusnya dapat diwakilkan.”

Tapi Dewan menolak alasan itu. Ketua DPRD Kota Henry Koencoro Yekti menyatakan, jika Wali Kota berhalangan, mestinya sudah memberi tahu sejak undangan dikirim Selasa, 10 September 2013. “Selama surat dikirimkan, tak ada keberatan hadir,” kata dia.

Dewan menunjukkan surat teguran kedua dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang mendesak pemerintah kota segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Dalam surat itu diingatkan, pemerintah kota terancam kehilangan dana perimbangan Rp 500 miliar jika terlambat. Tapi Kepala Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Tri Hastono malah mengatakan keberangkatan Wali Kota telah mengantongi surat izin dari Gubernur DIY.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono membantah tudingan Dewan. “Kalau saya yang mewakili datang, nanti ditolak lagi seperti sebelumnya. Alasannya, undangan hanya ke Wali Kota, terus saya harus bagaimana?“ kata Imam. Toh, dia siap dipanggil kapan pun oleh Dewan selama Wali Kota Haryadi Suyuti di Amerika Serikat.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.

Baca Selengkapnya

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.

Baca Selengkapnya