Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Tb Hasanuddin meminta Komisi Penyiaran Indonesia menyelidiki siaran konvensi Partai Demokrat di TVRI kemarin malam. Siaran lebih sari satu jam untuk partai tertentu dinilai merampas kepentingan publik.
"Kalau acara konvensi diisiarkan TVRI secara sampai sekian jam patut dipertanyakan. Kami minta KPI melakukan sebuah proses," kata Tubagus di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 16 September 2013.
Ahad, 15 September 2013, TVRI menayangkan siaran konvensi Partai Demokrat. Konvensi ini adalah ajang pencarian calon presiden yang akan diusung pada pemilu presiden 2014 mendatang. Tubagus menilai siaran langsung oleh TVRI ini menyalahi aturan. Sebab, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI seharusnya tak memihak kepada kelompok tertentu. "Ini kan untuk kepentingan kelompok tertentu," kata dia.
Selain itu, Dewan juga berencana meminta keterangan dari Direktur Utama TVRI. Menurut dia, stasiun televisi memiliki batas kewajaran untuk menyiarkan acara partai tertentu. Menurut Tubagus, frekuensi siaran merupakan milik publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. "Meskipun sanksinya hanya itu-itu saja, teguran," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Wakil Ketua Komisi lainnya, Ramadhan Pohan, mengatakan tak tahu ihwal siaran konvensi ini. Termasuk, apakah siaran itu merupakan iklan dari panitia konvensi atau tidak. "Saya tidak tahu karena bukan panitia," ujar dia.
Dia meminta Komisi Penyiaran Indonesia menegakkan aturan penyiaran dan undang-undang menindaklanjuti hal ini. Politikus Partai Demokrat ini membela diri bahwa ada juga partai lain yang melakukan hal serupa. "Dulu ada deklarasi capres dan cawapres," kata politikus Partai Demokrat ini.
