TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Komisi Pertahanan, Nurul Arifin mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum membatasi ruang pemasangan baliho, spanduk, dan papan iklan calon legislator. Dia menilai peraturan ini telah membuktikan Komisi Pemilihan Umum memiliki aturan yang jelas dan tegas. "Ini egaliter, kesempatan ini membuat calon legislatif incumbent dan yang baru sama," kata Nurul saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Rabu 4 September 2013.
Dengan adanya peraturan tersebut, sebagai calon legislatif inkumben Nurul merasa dituntut pengalamannya dalam mengumpulkan suara dan diuji kemampuannya apakah konstituennya benar-benar mengenal dia setelah menjadi legislator sebelumnya. "Kadang inkumben enggak turun ke bawah, cuma menunggu di perempatan," ujarnya. Untuk calon legislatif yang baru akan ditantang kemampuannya dalam memperoleh dukungan.
Pembatasan pemasangan baliho ini, kata Nurul, akan membuat dana kampanye lebih efisien, memperindah kota dan mencegah penggunaan dana kampanye yang jor-joran. "Karena ada saudagar-saudagar yang baru jadi calon legislatif. Kalau seperti ini sama-sama direm (penggunaan dana baliho) untuk kampanye," ujarnya.
Aturan KPU yang menetapkan satu baliho satu kecamatan dinilai Nurul akan membuat mesin partai bekerja. "Partai tidak menyerahkan semuanya pada calegnya. Dengan ini partai harus berkontribusi dalam memasarkan calonnya kepada masyarakat," katanya.
KPU membatasi wilayah pemasangan alat kampanye calon legislator. Para calon tak boleh memasang alat kampanye berlebihan dalam satu wilayah. "Sudah ada zona-zona pemasangan alat kampanye. Di setiap zona hanya boleh pasang satu alat kampanye," kata anggota KPU Sigit Pamungkas, Senin 19 Agustus 2013.
Alat kampanye yang diatur oleh KPU mencakup baliho, billboard, dan spanduk. Di setiap zona kampanye yang telah ditentukan, setiap calon legislator hanya boleh memasang satu alat kampanye. Para calon juga tak diperkenankan memasang alat kampanye di sepanjang zona kampanye. Zona kampanye itu akan ditentukan oleh KPU dan Pemerintah Daerah setempat.
