Pemilihan Wali Kota Madiun Diadukan ke MK  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 4 September 2013 16:57 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Madiun - Tim pemenangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, Parji–Inda Raya (Pari), menuding pemilihan yang berlangsung 29 Agustus lalu sarat pelanggaran. "Yang sangat mencolok terjadinya praktek money politics oleh paslon (pasangan calon) nomor 6," kata Supranowo, anggota tim pemenangan Pari, Rabu, 4 September 2013.

Pasangan nomor urut 6 yang dimaksud adalah Bambang Irianto–Sugeng Rismiyanto (BaRis). Menurut Supranowo, tim dari pasangan inkumben itu telah membagi-bagikan uang kepada warga. Aksi itu diklaim berlangsung sejak 11 Agustus hingga beberapa jam sebelum pencoblosan. "Awalnya diberi uang Rp 50 ribu dan diberi contoh surat suara per KK. Setelah itu, diberi lagi per kepala sampai menjelang pemungutan suara," ujar dia.

Contoh surat suara yang dibagikan tim BaRis kepada sejumlah warga itu menonjolkan pasangan calon inkumben. Diungkapkan, di lembaran contoh itu, foto BaRis terpampang jelas. Adapun untuk lima kandidat yang lain berupa siluet dan bila diterawang bisa terlihat jelas foto setiap calon wali kota dan wakil wali kota.

"Contoh surat suara itu berbeda dengan yang diberikan KPU yang sama sekali tidak menunjukkan foto paslon," tutur Supranowo, yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun.

Dengan temuan itu, tim pemenangan Pari akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pihak yang digugat adalah pasangan calon BaRis. Adapun barang bukti yang juga bakal dikirim ke Jakarta, Kamis, 5 September 2013, adalah sejumlah uang dan contoh kertas suara yang dibagikan tim pasangan calon BaRis. "Uang dan contoh kertas suara yang kami jadikan barang bukti ditemukan di 27 kelurahan," ujarnya.

Ketua tim pemenangan BaRis, Bondan Panji Saputra, menampik pihaknya melakukan pelanggaran, terlebih money politics. "Tim kampanye tidak pernah melakukan itu," kata dia.

Karena itu, dia mempersilakan tim Pari melayangkan gugatan ke MK. Sebab, itu merupakan hak bagi setiap warga negara. Yang jelas, menurut dia, selama pilkada, pihaknya tetap mengacu aturan dari KPU. Jika terjadi pelanggaran tentunya juga akan menjadi temuan dari Panitia Pengawas Pemilu.

Perlu diketahui, dalam pemilihan Wali Kota Madiun ini diikuti enam pasangan calon. Mereka adalah Moh. Zainuddin Iskan–Kus Hendrawan (Awan 19), Mochid Soetono–Karni (MurNi), Parji–Inda Raya (Pari), Arief PurwantoHari Sutji (AHA), Sutopo–Tri Nuryani (Top Care), dan Bambang IriantoSugeng Rismiyanto (BaRis).

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya