TEMPO.CO, Madiun - Tim pemenangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, Parji–Inda Raya (Pari), menuding pemilihan yang berlangsung 29 Agustus lalu sarat pelanggaran. "Yang sangat mencolok terjadinya praktek money politics oleh paslon (pasangan calon) nomor 6," kata Supranowo, anggota tim pemenangan Pari, Rabu, 4 September 2013.
Pasangan nomor urut 6 yang dimaksud adalah Bambang Irianto–Sugeng Rismiyanto (BaRis). Menurut Supranowo, tim dari pasangan inkumben itu telah membagi-bagikan uang kepada warga. Aksi itu diklaim berlangsung sejak 11 Agustus hingga beberapa jam sebelum pencoblosan. "Awalnya diberi uang Rp 50 ribu dan diberi contoh surat suara per KK. Setelah itu, diberi lagi per kepala sampai menjelang pemungutan suara," ujar dia.
Contoh surat suara yang dibagikan tim BaRis kepada sejumlah warga itu menonjolkan pasangan calon inkumben. Diungkapkan, di lembaran contoh itu, foto BaRis terpampang jelas. Adapun untuk lima kandidat yang lain berupa siluet dan bila diterawang bisa terlihat jelas foto setiap calon wali kota dan wakil wali kota.
"Contoh surat suara itu berbeda dengan yang diberikan KPU yang sama sekali tidak menunjukkan foto paslon," tutur Supranowo, yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun.
Dengan temuan itu, tim pemenangan Pari akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pihak yang digugat adalah pasangan calon BaRis. Adapun barang bukti yang juga bakal dikirim ke Jakarta, Kamis, 5 September 2013, adalah sejumlah uang dan contoh kertas suara yang dibagikan tim pasangan calon BaRis. "Uang dan contoh kertas suara yang kami jadikan barang bukti ditemukan di 27 kelurahan," ujarnya.
Ketua tim pemenangan BaRis, Bondan Panji Saputra, menampik pihaknya melakukan pelanggaran, terlebih money politics. "Tim kampanye tidak pernah melakukan itu," kata dia.
Karena itu, dia mempersilakan tim Pari melayangkan gugatan ke MK. Sebab, itu merupakan hak bagi setiap warga negara. Yang jelas, menurut dia, selama pilkada, pihaknya tetap mengacu aturan dari KPU. Jika terjadi pelanggaran tentunya juga akan menjadi temuan dari Panitia Pengawas Pemilu.
Perlu diketahui, dalam pemilihan Wali Kota Madiun ini diikuti enam pasangan calon. Mereka adalah Moh. Zainuddin Iskan–Kus Hendrawan (Awan 19), Mochid Soetono–Karni (MurNi), Parji–Inda Raya (Pari), Arief Purwanto–Hari Sutji (AHA), Sutopo–Tri Nuryani (Top Care), dan Bambang Irianto–Sugeng Rismiyanto (BaRis).
NOFIKA DIAN NUGROHO
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya