Sejumlah personil Intai Amfibi (TAIFIB) Marinir TNI-AL melakukan aksi penyergapan teroris di Apron hanggar 1-2 Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda-Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/6). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik niat Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko yang ingin membentuk tim khusus antiteror dari TNI. "Kami dukung 100 persen," kata Max Sopacua, anggota Komisi Pertahanan DPR, saat ditemui Tempo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 4 September 2013.
Seusai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu, Moeldoko menyatakan akan membentuk pasukan khusus antiteror. TNI akan membentuk tim yang sama dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror dari Mabes Polri. Soal bentuk tim, Moeldoko masih merahasiakan. "Apa bentuknya satuan gugus tugas atau gabungan Angkatan Darat, Laut, Udara."
Menurut Max, aksi terorisme sekarang menjadi persoalan bangsa. Jadi, kata dia, tidak perlu ada dikotomi pelaksanaan tugas bangsa. Max mengatakan, tim khusus antiteror yang dibentuk dari sumber daya TNI adalah kreasi baru dalam sejarah militer di Indonesia. Komisi tidak melihat adanya permasalahan terkait usulan Moeldoko tersebut.
"Tidak menghabiskan anggaran besar. Kan, memakai anggaran yang tersedia," katanya. Menurut Max, tugas tim teror TNI ini tidak akan berbenturan dengan Detasemen 88. "Dua institusi ini saling kerja sama, mereka akan menyatu untuk mengatakan. Apalagi tim TNI ini akan terjun ke lapangan jika itu diperlukan. Saatnya diperlukan akan dibantu."
