DPR Dukung Labora Ungkap Setoran ke Pejabat Polri  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 2 September 2013 13:33 WIB

Syarifuddin Sudding. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus tidak ragu mengungkapkan ihwal dugaan adanya aliran dana dari perusahaannya ke sejumlah pejabat Polri. Labora diminta menyampaikan siapa saja pejabat kepolisian yang menerima dana tersebut.

"Tidak ada alasan bagi Labora untuk tidak menguak aliran dana ke kepolisian," kata Sudding di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2013. Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, Labora tidak perlu menutup-nutupi anggota kepolisian yang menerima dana dari perusahaannya.

Sebelumnya, dalam dokumen dua perusahaan Labora Sitorus, PT Seno Adi Wijaya dan PT Rotua, terungkap sejumlah setoran dari Labora kepada petinggi kepolisian. Misalnya, polisi yang bertugas di Markas Besar Polri diduga selalu menerima Rp 60 juta per bulan. Polisi ini rutin menerima antara tanggal 20 hingga 25 saban bulan.

Catatan tersebut juga mengungkapkan adanya pengiriman uang hingga 47 kali kepada institusi kepolisian di Raja Ampat, Papua Barat. Selain itu, catatan Labora juga mengungkapkan dugaan aliran dana kepada pejabat Polda Papua. Jumlah total duit yang diserahkan kepada petinggi kepolisian pada 2012 mencapai Rp 7 miliar.

Sudding mengatakan, kepolisian tidak boleh mendiamkan jika ada laporan pejabat yang ditengarai menerima dana dari Labora. Menurut dia, kepolisian harus mulai berbenah diri, sementara pejabat yang menyalahgunakan kewenangan mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kepala Polri harus mengungkap itu," ujarnya.

Sudding menuturkan, Komisi Hukum DPR akan mempertanyakan dugaan aliran dana dari Labora tersebut dalam rapat kerja dengan Kepala Polri. Termasuk sejauh mana tindak lanjut kepolisian dalam penanganan kasus rekening gendut yang membelit Labora Sitorus.

Mabes Polri enggan berspekulasi terkait dugaan aliran duit dari Labora ke beberapa perwira Polda Papua dan Mabes Polri. Polri hanya menegaskan penyidik Polda Papua dibantu Badan Reserse dan Kriminal telah menyidik tiga dugaan kasus yang dilakukan Labora. "Setahu saya sudah mau disidang," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, Kamis, 29 Agustus 2013.

Pertengahan Mei lalu, kepolisian menetapkan Labora sebagai tersangka tiga kasus, yakni dugaan penimbunan bahan bakar minyak ilegal, dugaan pembalakan liar, dan pidana pencucian uang. Dia dituding memiliki rekening dengan total nilai transaksi Rp 1,5 triliun. Pada 20 Mei lalu, Labora ditahan Polda Papua.

Kamis, 30 Agustus 2013, Labora Sitorus melaporkan bukti aliran dana untuk petinggi polisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu diserahkan Labora melalui juru bicaranya, Wolter Sitanggang. Uang dalam jumlah besar itu, katanya, dikeluarkan atas perintah atasan Labora. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha memastikan lembaganya bakal menindaklanjuti laporan Labora itu.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat

Polwan Jelita
| Lurah Lenteng | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas





Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

17 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

22 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya