Satu Personil Jaga Enam TPS Pilgub Jawa Timur

Reporter

Kamis, 29 Agustus 2013 07:40 WIB

Pengamanan Pilkada di Tuban, Jatim. ANTARA/Aguk Sudarmojo

TEMPO.CO, Jakarta -Mulai pagi ini, sedikitnya 1228 anggota Kepolisian Resort Jember dikerahkan menjaga Tempat Pemungutan SUara (TPS). Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Polres Jember, Inspektur Satu Yulianti Suviana mengatakan, mereka akan menjaga proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sampai selesai.

"Setiap satu personil polisi bertanggungjawab di enam TPS,"kata dia, Kamis, 29 Agustus 2013. Sebanyak 9.034 orang anggota pengendali masyarakat (linmas) juga dikerahkan untuk membantu pengamanan. Karenanya, kata dia, di setiap TPS, anggota polisi itu juga dibantu 12 anggota Linmas dan beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia menambahkan, dari 4347 TPS yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Jember, sebanyak 4.265 masuk dalam kategori 'TPS Aman". Sebanyak 82 TPS lainnya, kata dia termasuk kategori 'TPS rawan'. "Rawan karena kondisi geografis dan kondisi masyarakat,"katanya.

TPS yang masuk kategori rawan itu tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Silo, Tempurejo, Puger dan Kencong. Untuk pengamanannya, kata dia, setiap TPS dijaga satu polisi dibantu dua anggota Linmas dan anggota TNI dari markas Koramil terdekat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, memastikan seluruh kebutuhan logistik Pilgub Jatim 2013 sudah terdistribusi ke seluruh TPS. Ketty Tri Setyorini, ketua KPU Jember mengatakan, saat ini KPU bersama Panwaslu tinggal memantau dan mengontrol kesiapan seluruh TPS. "Seperti kemungkinan kekurangan surat suara atau peralatan lain di TPS tertentu,"kata dia.

KPU dan Panwaslu Jember, kata dia, sudah mengisntruksikan seluruh KPPS untuk mengecek ulang kesiapan mereka dalam proses pemilihan hingga selesai. Ribuan petugas KPPS itu, kata dia, harus segera melaporkan dan melakukan koordinasi di tempat mereka kepada KPU dan Panwaslu. "Agar tidak terjadi masalah atau memicu masalah,"katanya. (*)MAHbub Djunaidy

MAHBUB

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya