TEMPO Interaktif, Jayapura/b>:Alselmus Petrus, Bupati Nabire, sudah siap sedia diperiksa polisi, untuk mengurai dugaan kasus korupsi Angaran Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Nabire. Sebagaimana diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengizinkan polisi untuk memeriksa sang Bupati. Senin kemarin, Anselmus menghadap Gubernur J.P Solossa di Jayapura, kemarin. Seusai bertemu sang gubernur, kepada wartawan Anselmus mejelaskan , Saya katakan kepada Pak Gubernur, bahwa saya siap diperiksa dan kalau memang saya bersalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik di pengadilan, makasaya siap melepaskan jabatan dan siap untuk dihukum."Sebagai warga negara yang baik- sambungnya, ia siap diproses sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.Anselmus mengaku belum menerima surat panggilan dari polisi. Bahkan ia mengaku belum tahu dirinya diperiksa dalam kasus apa. Sebab katanya, Saya tidak melakukan korupsi apa-apa. Korupsi atau tidak memang hukum yang harus membuktikannya. Dan tak ada halangan lagi bagi polisi untuk bergegas, toh ijin dan sang Bupati sudah siap sedia. Ia pun tak keberatan dengan ijin pemeriksaan dari Presiden Susilo itu. Baginya, ijin itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi saya itu soal biasa tuturnya. Cunding Levi Tempo (Jayapura)
Berita terkait
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaRespons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaKejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
4 Oktober 2017
Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaOTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
14 September 2017
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.
Baca SelengkapnyaKorupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
13 September 2017
Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.
Baca SelengkapnyaKorupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun
6 September 2017
Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi
6 September 2017
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.
Baca Selengkapnya
