Komisi I: Moeldoko Bersih Kasus HAM dan Korupsi  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 21 Agustus 2013 14:35 WIB

Jenderal TNI Moeldoko. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, punya rekam jejak yang bersih dari tindak pelanggaran hak asasi dan korupsi. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, mengklaim pernyataan itu hasil dari pertemuan dia dengan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 19 Agustus lalu.

"Ketua Komnas HAM sampaikan bahwa mereka tak pernah dapat aduan pelanggaran HAM tentang Moeldoko," kata Tubagus dalam sambutan uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I, Rabu, 21 Agustus 2013.

Tubagus melanjutkan, ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, juga membantah Moeldoko terlibat Operasi Sajadah, saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Menurut dia, Komnas sudah melakukan investigasi terhadap dugaan ini. Namun penyelidik Komnas tidak menemukan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah.

"Terakhir Komnas HAM berharap kedepannya ada kerjasama lebih lanjut dengan TNI terkait masalah HAM," kata Tubagus.

Saat disinggung Komnas HAM yang tak punya wewenang menelusuri rekam jejak Moeldoko, Tubagus tak mau ambil pusing. Dia tetap bersikeras Komisi Pertahanan sudah melakukan penelusuruan rekam jejak Moeldoko yang salah satunya meminta tanggapan Komnas HAM.

Mengenai rekam jejak korupsi, Tubagus juga menyebut Moeldoko bersih. Giliran ketua Komisi Pertahanan Mahfud Sidiq yang memuji Moeldoko. Menurut dia, pimpinan KPK beranggapan bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Moeldoko termasuk langka. "Langka karena penyampaiannya jujur dan terbuka," kata Mahfud.

Dia pun berharap jika kelak Moeldoko memimpin TNI dengan bersih dan terbuka pula. "Juga (TNI) mendukung pemberantasan korupsi."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad.

INDRA WIJAYA
Terhangat:
Konvensi Partai Demokrat
| Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim


Berita populer:
Lulung: Ahok Bukan Negarawan

PKL Patuhi Jokowi karena Sama-sama Jawa

Kata Menteri Nuh Soal Tes Keperawanan Siswi SMA

Lulung: Saya Belum Pernah Memeras Orang



Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya