TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, punya rekam jejak yang bersih dari tindak pelanggaran hak asasi dan korupsi. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, mengklaim pernyataan itu hasil dari pertemuan dia dengan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 19 Agustus lalu.
"Ketua Komnas HAM sampaikan bahwa mereka tak pernah dapat aduan pelanggaran HAM tentang Moeldoko," kata Tubagus dalam sambutan uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I, Rabu, 21 Agustus 2013.
Tubagus melanjutkan, ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, juga membantah Moeldoko terlibat Operasi Sajadah, saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Menurut dia, Komnas sudah melakukan investigasi terhadap dugaan ini. Namun penyelidik Komnas tidak menemukan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah.
"Terakhir Komnas HAM berharap kedepannya ada kerjasama lebih lanjut dengan TNI terkait masalah HAM," kata Tubagus.
Saat disinggung Komnas HAM yang tak punya wewenang menelusuri rekam jejak Moeldoko, Tubagus tak mau ambil pusing. Dia tetap bersikeras Komisi Pertahanan sudah melakukan penelusuruan rekam jejak Moeldoko yang salah satunya meminta tanggapan Komnas HAM.
Mengenai rekam jejak korupsi, Tubagus juga menyebut Moeldoko bersih. Giliran ketua Komisi Pertahanan Mahfud Sidiq yang memuji Moeldoko. Menurut dia, pimpinan KPK beranggapan bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Moeldoko termasuk langka. "Langka karena penyampaiannya jujur dan terbuka," kata Mahfud.
Dia pun berharap jika kelak Moeldoko memimpin TNI dengan bersih dan terbuka pula. "Juga (TNI) mendukung pemberantasan korupsi."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad.
INDRA WIJAYA
Terhangat:
Konvensi Partai Demokrat | Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim
Berita populer:
Lulung: Ahok Bukan Negarawan
PKL Patuhi Jokowi karena Sama-sama Jawa
Kata Menteri Nuh Soal Tes Keperawanan Siswi SMA
Lulung: Saya Belum Pernah Memeras Orang
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya