KPK Resmi Tahan Dada Rosada  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 19 Agustus 2013 17:50 WIB

Walikota Bandung Dada Rosada. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bandung Dada Rosada resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini, Dada diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya.

Memenuhi panggilan KPK sejak pukul 10.00 WIB, Dada resmi mengenakan jaket tahanan berwarna oranye pada pukul 16.54 WIB dan bakal ditahan di Rumah Tahanan Cipinang selama 20 hari ke depan. "Kita ikuti saja proses hukumnya," ujar Dada saat meninggalkan gedung KPK, Senin, 19 Agustus 2013.

Dada sebelumnya sempat mangkir dari panggilan KPK, Jumat lalu, 16 Agustus 2013. Lembaga antirasuah langsung menjadwalkan ulang pemanggilan Dada pada hari Senin.

Sebelumnya, KPK resmi menahan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dalam kasus serupa terhitung hari ini hingga 20 hari ke depan. Edi pernah mengakui mendapatkan perintah dari Dada untuk mengumpulkan duit suap bagi para hakim kasus bansos.

Kasus suap pengurusan korupsi bansos Bandung terungkap saat KPK melakukan tangkap tangan hakim Setyabudi Tejocahyono beserta pegawai Pemerintah Kota Bandung. Belakangan, KPK juga menahan pengusaha Toto Hutagalung yang diduga juga terkait suap.

SUBKHAN

Berita Terpopuler:

Lulung: Saya Meludah Saja Jadi Duit

Gerak-gerik Rudi Sudah Diawasi Sejak Mei

Membandel, Tujuh PKL Tanah Abang Kena Sanksi

Jokowi Dandan Warok Ponorogo Demi Bambang DH

Pemilik Sepeda Motor Penembak Polisi Ditangkap











Berita terkait

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

26 menit lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jadi Komut, Ini Profil Perusahaan yang Mencuat di Balik Laporan ke KPK

Nama perusahaan ekspor impor ini muncul di balik laporan terhadap eks Kepala Bea Cukai Purwakarta ke KPK. Sang istri menjadi komisaris utama.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

1 jam lalu

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

2 jam lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 jam lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

5 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

6 jam lalu

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

Sidang korupsi di Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo alias SYL digelar hari ini di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

6 jam lalu

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

Tim penyidik KPK periksa 4 saksi dari travel dalam kasus TPPU bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

8 jam lalu

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

11 jam lalu

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

Andreas dari kantor hukum Eternity Lawfirm mengatakan telah mendapat kabar dari KPK soal tindak lanjut laporan terhadap Kepala Bea Cukai Purwakarta.

Baca Selengkapnya

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

11 jam lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya