Jokowi Salut Program Satu Desa Rp 500 Juta

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 19 Agustus 2013 06:04 WIB

Jokowi dan cagub Jatim Bambang Dwi Hartono menyalami warga di Ngawi, Jatim (18/8). ANTARA /Siswowidodo

TEMPO.CO, Ponorogo - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, program Calon Gubenur Jawa Timur Bambang-Said yang akan memberikan dana Rp 500 juta pada desa setiap tahun merupakan keberanian program politik anggaran yang sangat tepat dan berani. "Ini merupakan keputusan yang sangat luar biasa yang akan memakmurkan desa," katanya kepada Tempo, seusai berkampanye di Ponorogo, Ahad 18 Agustus 2014.

Jokowi-begitu dia biasa disapa mengatakan, untuk memajukan Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang berani dalam menentukan sikap. Bambang-Said merupakan calon yang paling berani diantara calon gubenur yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tegasnya membuat program desa Jempol dengan mengucurkan dana Rp 500 juta ke desa setiap tahunnya.

Dengan program tersebut, menurut Jokowi, uang pemerintah akan berputar di desa untuk menjalankan program pembangunan dan desa bisa makmur. "Jadi uang tidak hanya diberikan ke kota saja," ujarnya.

Dikatakan oleh Jokowi, kalau uang pemerintah berputar di desa maka desa akan kuat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, dia mengatakan, jika uang dialirkan ke desa dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di desa.

Selama ini menurut Jokowi, pemerintah Jawa Timur mengatakan pertumbuhan ekonominya meningkat. Tetapi masih perlu di pertanyakan siapa yang merasakan peningkatannya. "Yang merasakan bukan langsung rakyat kecil, bukan juga desa." Ujanrnya.

ARIEF RIZQI HIDAYAT

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas
| Penembakan Polis| Sisca Yofie | Rusuh Mesir



Berita Terpopuler:
Ada 4 Polisi, Kenapa Bripka Maulana yang Ditembak?

BPK Temukan Cost Recovery Ilegal Rp 2,25 Triliun
Begini Cara Penembak Polisi Rampas Motor Satpam

Ini Ciri Penembak Polisi di Pondok Aren

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

1 jam lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

15 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya