TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, menyerahkan laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (1/11). Sebelumnya, dua menteri kabinet Indonesia Bersatu juga telah menyerahkan daftar kekayaannya ke KPK. Menurut Joko, kesibukannya sebagai menteri baru menyebabkan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi terlambat. "Mengisinya habis sahur," ujar Joko. Selain itu, lanjut Joko, formulir yang harus diisi tidak mudah, karena menyangkut bukti kepemilikan yang harus dilampirkan dalam laporan tersebut. "Laporan itu berisi harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak," kata dia.Dalam laporannya tersebut, pejabat negara juga melampirkan surat kuasa kepada KPK untuk mengumumkan harta kekayaan kepada publik. "Dokumen ini diteliti satu-satu, yang jelas di dalamnya harus menyertakan harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki. Publikasinya nanti setelah pemeriksaan dilakukan," kata Sjahruddin Rasul, Wakil Ketua KPK. Menurutnya, seluruh menteri akan melaporkan LHKPN dalam satu minggu ini. Direncanakan pukul 14.30 WIB, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin akan menyerahkan daftar kekayaannya ke KPK. Sutarto - Tempo
Berita terkait
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
12 jam lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
21 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
1 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
1 hari lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
2 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
2 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaRibuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan
2 hari lalu
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.
Baca SelengkapnyaKetua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi
3 hari lalu
Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina
Baca SelengkapnyaDeretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari
4 hari lalu
Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
5 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya
