Seorang petugas polisi anti huru-hara Mesir menembakkan gas air mata kepada ribuan pendukung tergulingnya Presiden Mohammed Morsi sata terjadi bentrokan di Kairo, Mesir, (15/7). Ribuan pro-Morsi berunjuk rasa dengan menutup jembatan 6 Oktober dan menguasai lapangan Ramsis. (AP Photo/Hussein Malla)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meminta warga negara Indonesia di Mesir terus berhati-hati terhadap gejolak keamanan yang terjadi di negara itu. Demi keamanan para WNI, Marty meminta mereka terus berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Kairo.
"Kami minta WNI terus berkomunikasi dengan KBRI untuk memastikan perlindungan WNI di Mesir," kata Marty melalui siaran pers, Senin, 29 Juli 2013. Komunikasi, kata Marty, akan memudahkan KBRI mengevakuasi bila situasi keamanan di sana semakin buruk.
Menurut Marty, saat ini KBRI telah diinstruksikan untuk terus melakukan pemantauan keadaan di Mesir. Termasuk penyiapan langkah-langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terburuk di Mesir untuk memastikan perlindungan WNI di Mesir. Selain itu, WNI diminta menghindari keramaian dan kerumunan massa serta tak terlibat dalam konflik yang tengah bergolak setelah tumbangnya rezim Mursi.
Marty dalam keterangan persnya mengutuk keras peningkatan tindak kekerasan yang terjadi di Mesir sepekan terakhir. Apalagi, kata dia, kekerasan itu telah menimbulkan puluhan korban jiwa dan luka-luka. "Tidak ada tempat bagi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan."
Dia meminta seluruh pihak di Mesir menahan diri dan mengedepankan semangat untuk mencapai kompromi. Masyarakat dan pemerintahan sementara Mesir, kata dia, harus menghindari aksi kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan cara-cara damai dan konstitusional dengan mengutamakan semangat kompromi dan rekonsiliasi. (Baca: Bentrokan Lagi di Mesir Tewaskan 136 Orang)
Marty khawatir meningkatnya eskalasi kekerasan di Mesir akan semakin memburuk dan bisa menimbulkan konflik horizontal yang menyebabkan pertumpahan darah dan mengorbankan rakyat sipil yang tidak berdosa. Karena itu, pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk mendorong dan mendukung proses rekonsiliasi. "Kami berharap adanya solusi yang konstitusional sesuai kehendak rakyat dan bangsa Mesir."
