TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari, menantang para calon Kepala Kepolisian RI untuk menangani kelompok radikal di Indonesia. Menurut dia, Kepala Polri terpilih harus mampu mengatasi masalah kekinian, seperti tekanan dari kelompok tertentu.
"Apakah ada yang berani menghadapi FPI (Front Pembela Islam)?" tantang Eva ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2013. Dia sangsi Kepala Polri yang terpilih berani menghadapi kelompok radikal dan mafia hukum.
Menurut Eva, saat ini yang dibutuhkan adalah pemimpin kepolisian yang tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan berbuat radikal kepada kelompok tertentu. Kedua, Kepala Polri baru juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketiga, mampu mereformasi ke internal kepolisian untuk mengubah budaya korup.
"Rekening gendut atau tidak, sulit menjadi acuan karena susah mencari calon yang bersih," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dia berharap Presiden bisa memilih yang kotornya sedikit dari para calon yang buruk.
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo bakal pensiun Agustus nanti. Tiga kandidat disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Timur, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno.
SUNDARI SUDJIANTO
Topik Terhangat:
Bayi Kate Middleton | Front Pembela Islam | FPI | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor
Baca Juga:
Ada Jin Bermain Twitter?
KPK Tangkap Pengacara Kondang
Tweet Soal FPI, Fahira Idris: Saya Bukan Jubir
Kronologi Penangkapan Anak Buah Hotma Sitompul
Anggita Sari: Saya Ibarat Pemanis di Kasus Freddy
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
15 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
20 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
22 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya