TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Bernard Kent Sondakh mengatakan TNI harus mengkaji terlebih dulu sebelum ikut memutuskan posisi TNI berada di bawah Departemen Pertahanan (Dephan) atau tidak. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang berlangsung di kantor Menko Polhumkam, Jakarta, Selasa (26/100. "Saya kira kita harus kaji secara komprehensif dulu, nggak bisa jawab sekarang," ujarnya sambil mengakui dirinya baru hari ini mengetahui keinginan Menteri Pertahanan menempatkan TNI di bawah Dephan. Sebelumnya, kemarin (25/10), dalam keterangannya kepada wartawan, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan bahwa idealnya posisi TNI di bawah Dephan. "Oleh orang lain negara kita dibilang baru mulai berdemokrasi. Kita ngomong-ngomong dulu, nanti setelah itu kita tentukan mana yang terbaik," ujarnya lagi sambil berjalan menuju mobilnya. Namun, lanjutnya, dalam negara demokrasi posisi TNI memang berada di bawah Dephan. "Ya kalau dalam demokrasi begitu. Tapi bukan berarti saya setuju lho," tandasnya saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak TNI di bawah Dephan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengelak saat dimintai pendapatnya tentang mutasi di jajaran pejabat tinggi TNI. "Tanya Pak Tarto, jangan saya," jawabnya dengan tersenyum.Sunariah - Tempo