TEMPO Interaktif, Mataram: Aktifis LSM dan mahasiswa yang tergabung Aliansi Terpimpin Masyarakat dan Organ Sipil untuk Indonesia Raya (Atmosfir) menyiapkan 10 potong baju tahanan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Rabu (27/10) pagi. Baju tersebut diberikan guna pakaian para pelaku korupsi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Mereka diduga melakukan mark up anggaran dewan hingga mencapai Rp3,3 miliar.Pimpinan Atmosfir Salamudin mengatakan sumbangan baju berwarna biru yang disablon tulisan Tahanan Kejaksaan Tinggi NTB. "Karena selama ini tidak ada yang ditahan mereka yang diduga sebagai pelaku korupsi,"ujar Salamudin. Sebenarnya dugaan korupsi anggota DPRD NTB nilainya mencapai Rp 24 miliar. Namun ada resistensi dari satu etnis tertentu yang melindungi koruptor. Penyerahan bantuan 10 potong baju tahanan kepada Kejati NTB sebagai wujud simpati rakyat mengingatkan upaya penegakan hukum sesuai tekad pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini penanganan perkara dugaan mark up anggaran anggota dewan di DPRD Lombok Barat dan DPRD NTB tidak mengalami kemajuan sampai tahap penahanan. Walaupun pejabat Kejati NTB sudah menyatakan status tersangka kepada para anggota panitia anggarannya.Supriyantho Khafid
Korupsi UPSAksi Mahasiswa Korupsi Pusat dan DaerahKasus Korupsi di DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah | DPRDDPRDKejaksaan Agung | Jaksa Agung
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
6 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
37 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
45 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
48 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
53 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaMeninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
4 Maret 2024
Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
2 Maret 2024
Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Gerindra Ungkap Ada Pihak Klaim Kerja Relawan Ingin Dapat Jabatan: Toxic yang Sesungguhnya
2 jam lalu
