TEMPO.CO, Jakarta - Perkawinan menjadi urusan penting bagi anggota kepolisian, apalagi bila mereka dipromosikan menjadi perwira tinggi, termasuk Kepala Polri. Ini pula yang jadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberi pertimbangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kompolnas menghimpun rekam jejak seluruh calon Kapolri, termasuk jumlah istri.
“Kami cek jumlah istrinya, apakah dua?” kata anggota Kompolnas, M. Nasser, Selasa, 23 Juli 2013. Untuk mengetahui jumlah istri, Komisi menggali keterangan dari orang-orang dekat si calon untuk memastikan apakah yang bersangkutan lurus dalam urusan pernikahan.
Langkah Komisi mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika seorang perwira ingin memiliki istri lebih dari satu.
Syarat itu diatur dalam pasal 16. Seorang polisi boleh menikah lagi asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut. Syarat kedua, istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Tak lupa, permohonan menikah lagi juga harus disetujui oleh istrinya.
Selain menelisik urusan hubungan rumah tangga ini, Komisi juga mengecek rekam jejak kinerja dan integritas calon Kapolri. Kisah masa lalu tadi diperoleh dengan menghimpun informasi dari kolega, atasan, bawahan, serta rekan seangkatan. “Kami juga cek informasi dari media, termasuk soal rekening gendut,” kata Nasser.
Komisi juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dalam penelusuran rekening gendut tersebut. Apalagi, banyak informasi yang berserak terkait rekening gendut. Dia berharap, laporan PPATK bisa mengungkap fakta juga menjernihkan kabar yang selama ini beredar. (Baca lengkap: Para Kandidat Kapolri)
