Menteri Linda: Indonesia Tak Punya Kota Layak Anak  

Reporter

Selasa, 23 Juli 2013 13:14 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar Serta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut ratusan anak-anak ketika menghadiri perayaan Hari anak Nasional di Jakarta Barat (24/6). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan saat ini belum ada satu pun kota di Tanah Air yang mendapat predikat kota layak anak. Saat ini dari 416 kabupaten dan 94 kota yang ada, baru ada kota-kota yang memperoleh predikat menuju kota layak anak.

"Kami menyadari tak mudah mewujudkan sebuah kabupaten dan kota yang layak anak," kata Linda saat memberi penghargaan kota layak anak dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di kantor Kementerian Agama, Selasa, 23 Juli 2013.(Baca: Depok Kota Layak Anak? Nanti Dulu..)

Menurut Linda, ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten dan kota agar bisa meraih predikat kota layak anak. Selain butuh komitmen kuat dari bupati dan wali kota, juga diperlukan koordinasi dan pengintegrasian semua program untuk anak.

Linda menyatakan untuk bisa mewujudkan kota layak anak, pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan yudikatif, legislatif, dan dunia usaha. Keluarga dan anak pun juga harus dilibatkan. (Baca: Hari Anak Nasional, 648 Napi Anak Dapat Remisi)

Penganugerahan kota layak anak, kata Linda, merupakan penghargaan pada daerah yang punya komitmen membangun sistem pembangunan berbasis anak. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 31 indikator yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan hak sipil dan kebebasan anak, pencapaian lingkungan keluarga dan pengasuah alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, kegiatan budaya dan perlindungan khusus pada anak.

Untuk penghargaan kota layak anak 2013, Kementerian PP dan PA menggunakan tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak. Dari hasil penilaian tim, Linda mengatakan kementerian baru bisa menganugerahkan penghargaan kategori pratama, madya, dan nindya. Sedang dua kategori di atasnya, utama dan layak anak, belum diberikan.

Dari penilaian, penghargaan kota layak anak kategori pratama diberikan pada 37 kabupaten dan kota, kategori madya diraih 14 kabupaten dan kota, serta 4 kabupaten kota meraih kategori nindya. "Saya berharap pada tahun-tahun mendatang muncul kabupaten dan kota yang tak lagi menuju layak anak, tapi benar-benar layak untuk anak."

IRA GUSLINA SUFA

Terhangat:


Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor

Berita populer:

Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar

FPI: SBY yang Harus Menahan Diri

Tifatul Sembiring: Tempo Lebay

Berita terkait

Modus-modus Kawin Kontrak, Dijanjikan Mahar Jutaan Rupiah

23 hari lalu

Modus-modus Kawin Kontrak, Dijanjikan Mahar Jutaan Rupiah

Kasus kawin kontrak kembali mengemuka. Berikut modus-modus kawin kontrak, termasuk soal mahar jutaan rupiah.

Baca Selengkapnya

Hari Anak Sedunia, 7 Cara Melatih Mental Anak untuk Hadapi Tantangan

20 November 2023

Hari Anak Sedunia, 7 Cara Melatih Mental Anak untuk Hadapi Tantangan

Menyambut Hari Anak Sedunia pada 20 November, bagaimana melatih mental anak yang kokoh di tengah tantangan dunia sekarang?

Baca Selengkapnya

Pelamar PPPK Guru 2023 yang Tak Lolos Seleksi Administrasi Bisa Ajukan Sanggah, Begini Caranya

16 Oktober 2023

Pelamar PPPK Guru 2023 yang Tak Lolos Seleksi Administrasi Bisa Ajukan Sanggah, Begini Caranya

PPPK 2023 yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan.

Baca Selengkapnya

Kementerian: Anak Pelaku Pidana, Termasuk Perundungan di Cilacap, Berhak Dapat Pendidikan

6 Oktober 2023

Kementerian: Anak Pelaku Pidana, Termasuk Perundungan di Cilacap, Berhak Dapat Pendidikan

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali anak yang jadi pelaku perundungan.

Baca Selengkapnya

Marak Debat Hak Perempuan dan Aborsi di Pilpres Argentina, Kementerian Perempuan Terancam Ditutup

5 Oktober 2023

Marak Debat Hak Perempuan dan Aborsi di Pilpres Argentina, Kementerian Perempuan Terancam Ditutup

Pilpres yang sedang berlangsung di Argentina menyoroti debat tentang hak perempuan dan akses aborsi.

Baca Selengkapnya

Masih Penyesuaian, Bayi Tertukar di Bogor Terkadang Rewel Cari Ibu Asuhnya

15 September 2023

Masih Penyesuaian, Bayi Tertukar di Bogor Terkadang Rewel Cari Ibu Asuhnya

Dua bayi tertukar di Kabupaten Bogor masih menyesuaikan pengasuhan dengan orang tua biologis.

Baca Selengkapnya

KemenPPPA Sebut Anak-Anak di Pulau Rempang Panik, Takut, dan Kemungkinan Trauma

13 September 2023

KemenPPPA Sebut Anak-Anak di Pulau Rempang Panik, Takut, dan Kemungkinan Trauma

Sebelas anak dilarikan ke RSUD Batam karena terkena gas air mata saat bentrokan antara warga dan polisi terjadi di Pulau Rempang.

Baca Selengkapnya

Kasus Bayi Tertukar di Bogor 99,9 Persen Valid, Polisi: Kami Tunggu Laporan Ortu

26 Agustus 2023

Kasus Bayi Tertukar di Bogor 99,9 Persen Valid, Polisi: Kami Tunggu Laporan Ortu

Kasus bayi tertukar di Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap melalui hasil tes DNA

Baca Selengkapnya

kumparanMOM Festival Hari Anak 2023 Ajak Anak-anak Bermain dan Belajar

2 Agustus 2023

kumparanMOM Festival Hari Anak 2023 Ajak Anak-anak Bermain dan Belajar

kumparanMOM Festival Hari Anak dengan tema #BanyakMainBanyakBelajar sukses diselenggarakan pada 29-30 Juli di Taman Anggrek, Gelora Bung Karno, Jakart

Baca Selengkapnya

Cegah Dampak Berkepanjangan, Psikologis Anak Saksi Bunuh Diri di Rel Diminta Diperiksa

11 Juli 2023

Cegah Dampak Berkepanjangan, Psikologis Anak Saksi Bunuh Diri di Rel Diminta Diperiksa

Kemen PPPA meminta Pemda memeriksa sejauh mana dampak psikologis peristiwa bunuh diri di rel terhadap anak-anak yang menyaksikan.

Baca Selengkapnya