TEMPO.CO, Semarang - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) mencatat kasus korupsi yang terungkap di Jawa Tengah pada semester ini melonjak tajam dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Lembaga pegiat antikorupsi ini menyatakan, selama enam bulan belakangan terungkap 143 kasus korupsi yang melibatkan 194 orang. "Jumlah itu mencakup yang berstatus terpidana, terdakwa, sampai yang baru tersangka," kata koordinator KP2KKN, Oly Viana Agustine, dalam diskusi "Beranikah Jawa Tengah 'Mboten' Korupsi," di Semarang pada Ahad sore, 21 Juli 2013.

Meski baru pertengahan tahun, jumlah kasus korupsi dan pelakunya hampir sama dengan jumlah kasus yang terungkap pada 2011 dan 2012. Pada 2011, sedikitnya 102 kasus dengan pelaku 184 orang yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 142 miliar.

Sementara, tahun sebelumnya terdapat 215 kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 381 miliar. Namun, dari 143 kasus dugaan korupsi yang sudah terungkap, belum semua diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Selama semester pertama tahun ini, Pengadilan Tipikor baru mengadili 84 kasus korupsi dengan jumlah terdakwa dan terpidana 91 orang. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah, selama enam bulan ini 2013 sudah menangani 52 kasus korupsi dengan jumlah 52 pelaku.

KP2KKN mencatat pelaku kasus korupsi yang diadili juga mengalami pergeseran. Jika pada 2011 dan 2012, aktor kasus korupsi didominasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan karyawan swasta, maka pada 2013 aktor korupsi dilakukan pegawai negeri sipil 61 orang, DPRD 38 orang, swasta 30 orang, dan perangkat desa 26 orang.

Adapun para pelaku korupsi lain tersebar di badan usaha milik daerah sebanyak 19 orang dan kepala daerah 15 orang. Sektor yang dikorupsi meliputi berbagai bidang, mulai dari anggaran, bantuan sosial atau hibah, infrastuktur, dan pendidikan.

Oly Viana menyatakan, gurita korupsi di Jawa Tengah akan semakin besar jika tidak ada upaya pencegahan secara dini. KP2KKN mendesak Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo untuk sedini mungkin mencegah terjadinya praktek korupsi.

Ganjar yang hadir langung dalam forum diskusi menantang KP2KKN untuk bekerja sama membuat cetak biru. "Silakan, KP2KKN membuat langkah-langkah konkret apa saja yang perlu kami lakukan untuk mencegah tindak korupsi di Jawa Tengah," kata Ganjar.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan dilantik pada 23 Agustus mendatang ini menegaskan dirinya akan bersikap tegas kepada para pegawai negeri sipil. Kata dia, pegawai negeri sipil harus menjadi abdi masyarakat.

Ia pun sudah mendengar banyak keluhan bagaimana seorang pegawai untuk mendapatkan jabatan harus membayar. Sedangkan para kontraktor yang ingin mendapatkan proyek harus menyogok terlebih dulu. "Praktek seperti ini harus dihentikan," kata Ganjar.

ROFIUDDIN

Baca Juga:

Melawan FPI, Tiga Orang Kendal Ditangkap Polisi

Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki

FITRA: Gaya Blusukan Jokowi Mirip Artis

SBY Minta Polisi Tindak Tegas FPI

Siswi Meninggal, Menteri Nuh: Harus Diusut Tuntas