Personel TNI dengan perlengkapan penindak huru hara memperketat pengamanan di halaman Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumut (12/7). Pengamanan penjara diperketat guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan kembali. ANTARA/Septianda Perdana
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim telah menerima pesan singkat ke telepon pribadi dari salah satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Sumatera Utara. Pesan ini justru lebih cepat diterima dari informasi menteri dan pejabat terkait mengenai situasi pasca kerusuhan.
"Saya menghargai adanya pesan singkat ini. Intinya dia justru meminta pak SBY jangan salah menerima informasi," kata SBY saat membuka rapat kabinet terbatas di Base Ops TNI Angkatan Udara, Halim, Sabtu, 13 Juli 2013.
Dalam pesan singkat ini, menurut presiden, narapidana tersebut menyampaikan bahwa masalah utama pemicunya adalah putusnya akses listrik dan air di lapas. Meski demikian, presiden juga menyatakan memang ada informasi beberapa orang yang menjadi provokator sehingga masalah tersebut berujung kerusuhan dan pembakaran.
"Narapidana juga punya hak-hak dasar yang harus kita penuhi. Jangan kehilangan hak dasarnya meski dia narapidana," kata dia.
Dalam rapat kabinet ini sendiri, presiden akan meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk menjabarkan penggunaan anggaran lapas. Menurut presiden, pemerintah selama ini sudah memberi alokasi yang sangat besar untuk lapas yaitu sekitar Rp 1 Triliun.
"Kita sudah anggarkan untuk meningkatkan kapasitas lapas, tujuannya supaya tidak terjadi seperti di Sumatera Utara kemarin. Saya tunggu laporannya anggaran itu untuk apa," kata presiden.
Para narapidana Lapas Tanjung Gusta merusak, membakar, dan kabur pasca kerusuhan pada 11 Juli lalu. Kerusuhan yang menyebabkan lima orang meninggal ini dipicu keresahan narapidana akibat pembengkakan kapasitas serta berhentinya pasokan listrik dan air.
Rapat ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Politik Hukum Keamanan Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelenjen Nasional Marciano Norman, Kepala Badan Urusan Logistik - Bulog Sutarto Alimuso, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Amir Syamsudin Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Keuangan Chatib Basri.
