TEMPO.CO,Pamekasan - Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bagi 1.028 warga miskin di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ditangguhkan. Hal ini terjadi, setelah Kepala Desa Blumbungan Junaidi, menolak menyalurkan BLSM dengan alasan data penerima bantuan tidak akurat. "Ada selisih 180 keluarga," kata Junaidi, Kamis 11 Juli 2013.
Menurut dia, berdasarkan data penerima manfaat beras miskin, jumlah warga miskin di desanya sebanyak 1.208 jiwa. Namun, data versi BLSM hanya 1.028 jiwa. Junaidi mengaku heran atas berkurangnya jumlah warga miskin di desanya karena tidak pernah didata ulang. "Makanya saya tidak mau salurkan BLSM, karena tidak merata," ujarnya.
Jika PT Pos tetap ingin menyalurkan Junaidi mempersilakan. Tapi perangkat desa tidak akan ikut campur selama selisih penerima itu belum diperbaiki. "Kalau ada yang dapat, ada yang tidak, kepala desa selalu disalahkan," kata Junaidi.
Apalagi, imbuh Junaidi, jika diteliti satu persatu, 30 persen penerima BLSM di desanya salah sasaran karena banyak warga mampu yang terdata sebagai penerima. "Sementara 180 warga yang benar-benar miskin tidak terdata," katanya lagi.
Kepala Kantor PT Pos Cabang Pamekasan Ade Ahadiyat mengatakan penolakan penyaluran BLSM tidak hanya di Desa Blumbungan, tapi juga di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Proppo. "Bahkan semua kepala desa di Kecamatan Batumarmar menolak menyalurkan karena data yang tidak sinkron," katanya.
Agar penyaluran BLSM tetap sesuai jadwal, Ade mengatakan pihaknya akan menjadwal ulang penyaluran BLSM di desa-desa yang menolak. "Soal data kami tidak tahu apa-apa, tugas kami hanya menyalurkan," ujar Ade.
MUSTHOFA BISRI
