TEMPO Interaktif, Jakarta: Pimpinan MPR memutuskan tidak menggunakan fasilitas Hotel Mulia sebagai tempat menginap selama masa sidang paripurna dengan agenda pelantikan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung. Menurut Ketua MPR Hidayat Nurwahid, keputusan itu diambil selain sebagai gerakan moral politik dalam rangka menciptakan lembaga MPR yang bersih dan terhormat juga dalam rangka efesiensi anggaran negara. "Karenanya kami menghimbau kepada segenap anggota MPR yang tinggal di Jakarta untuk tidak menggunakan fasilitas penginapan di Hotel Mulia," kata Hidayat kepada wartawan di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (18/10).Namun Hidayat bisa memahami jika ada anggota yang memang harus menginap di Hotel Mulia karena alasan tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta. Terlebih jika alasannya menyangkut soal keamanan, Hidayat menegaskan sangat bisa memahami alasan tersebut. Hidayat sendiri memilih akan tinggal di rumahnya selama sidang paripurna berlangsung. Namun jika waktu mendesak dan tidak memungkinkan, Hidayat memutuskan tinggal di ruang kerjanya di gedung MPR/DPR.Langkah serupa juga diambil Ketua DPR Agung Laksono. Menurut Agung, seruan moral tidak hanya sebatas menolak mobil mewah tetapi juga harus menghindari fasilitas mewah lainnya seperti fasilitas penginapan. "Kita kan hanya beberapa jam saja mengikuti acara pelantikan jadi tidak usah menginap di hotel mewah. Bagi kami ini menghambur-hamburkan uang," kata Agung kepada Tempo di sela-sela rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi siang ini. Ecep S. Yasa - Tempo
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
1 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.