TEMPO.CO, Surakarta -Pemerintah menetapkan tarif angkutan umum naik sebesar 15 persen sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi praktek di lapangan, kenaikan lebih dari 15 persen.
"Bahkan persentase kenaikan tarif lebih tinggi dari persentase kenaikan BBM, khususnya solar," kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Malik Cahyadin saat memaparkan survei kenaikan tarif bus antar kota antar provinsi (AKAP) di kampus UNS, Senin, 8 Juli 2013.
Dia melakukan survei sebelum dan setelah kenaikan harga BBM. Survei dilakukan sebulan terakhir dengan sampel bus AKAP jurusan Solo-Yogyakarta pulang pergi. Dari hasil survei, diketahui bus ekonomi menaikkan tarif hingga 79 persen.
"Sebelum BBM naik tarifnya 7 ribu per penumpang, kini jadi Rp 12 ribu per orang," ujarnya. Padahal kenaikan solar hanya 22,3 persen. Dia menduga pengusaha bus menaikkan tarif secara sepihak karena memasukkan komponen suku cadang. "Padahal suku cadang masa pakainya lama. Dan kalau dibagi rata per hari, kenaikannya tidak lebih dari 10 persen," katanya.
Dia menilai kenaikan tarif bus ekonomi yang di luar batas kewajaran sulit dikontrol karena tidak ada karcis dan pengawasan dari perusahaan. Masyarakat pengguna transportasi pun tidak bisa berbuat banyak karena hampir semua perusahaan otobus melakukan hal serupa.
"Masyarakat kurang mampu yang terbiasa naik bus ekonomi harus membayar tarif seperti bus Patas dengan fasilitas ekonomi," ucapnya. Dia mengatakan tarif bus Patas AC naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 12.500 per orang atau naik 25 persen.
Menurutnya kenaikan tarif angkutan di luar kewajaran akan memicu inflasi lebih tinggi. "Tarif angkutan akan menjadi penyebab inflasi. Padahal kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran juga mendorong inflasi tinggi," katanya.
Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Surakarta Joko Suprapto mengatakan langkah bus ekonomi yang menaikkan tarif hingga 79 persen sudah menyalahi aturan. Dia menegaskan kenaikan tarif yang diperbolehkan maksimal 15 persen menjadi Rp 161 per kilometer per penumpang dan batas bawah Rp 99 per kilometer per penumpang.
Dia mengaku tidak bisa menindak kalau belum ada laporan. "Sebaiknya menyampaikan laporan tertulis ke kami. Nanti kami tindak lanjuti," ujarnya.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
