Awal Juni, Baru 30 Persen BLSM yang Tersalurkan

Reporter

Senin, 8 Juli 2013 13:49 WIB

Warga melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah lurah Gempol Sari kawasan Sepatan, Tangerang, Banten, (1/7). Aksi ini karena banyaknya warga yang tidak terdata untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). TEMPO/Marifk Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sudah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 4,5 juta keluarga pada akhir Juni 2013. Angka ini setara dengan 30 persen dari penerima BLSM yang mencapai 15,5 juta keluarga.

"Target kami, akhir Juli 2013 sudah seluruhnya tersalurkan," kata dia di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin 8 Juni 2013.

Gamawan mengakui masih ada kesalahan dalam penyaluran BLSM seperti penerima yang tidak tepat. Namun, kata dia, jumlahnya tidak signifikan. Dari kesalahan tersebut, kepala daerah akan melakukan inventarisasi data penerima sebagai basis data untuk penyaluran selanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan kisruh data penerima BLSM terjadi karena pemerintah tidak merancang kebijakan tersebut.

Untuk pembagian BLSM 2013, pemerintah akhirnya menggunakan basis data dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Akibatnya, hingga Rabu 3 Juli 2013 sebanyak 12 ribu Kartu Jaminan Sosial dikembalikan karena tidak tepat sasaran. "Pasti ada kesalahan jika menggunakan data tahun 2011 untuk diaplikasikan pada kebijakan 2013."

Kesalahan tersebut, kata Hartono, terjadi karena pemerintah harus mendata 15,5 juta rumah tangga miskin dari Sabang sampai Merauke. "Mobilitas dan perubahan sosial masyarakat begitu luar biasa," katanya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN


Terpopuler


Inilah 21 Negara Tempat Snowden Meminta Suaka
Rekaman Kokpit: Pilot Asiana Minta Batal Mendarat
Daftar Kecelakaan Pesawat Terburuk di Dunia
Krisis Berlanjut, Nominasi PM Mesir Ditolak
Bom Meledak di Tempat Suci Agama Budha India

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya