950 Polisi Amankan Pilkada Banjar

Reporter

Editor

Natalia Santi

Senin, 8 Juli 2013 08:49 WIB

Dok. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Banjar - Kepolisian menyiagakan 950 personel untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjar, Jawa Barat. Ke-950 petugas tersebut terdiri atas Dalmas Polres Banjar dan satu satuan setingkat kompi (SSK) Dalmas dan satu SSK Brimob Polda Jabar. Mereka akan mengawal jalannya Pilkada, mulai dari kampanye hingga pelantikan Walikota-Wakil Walikota Banjar, yang rencananya digelar 4 Desember 2013.

"Kita sudah adakan apel gelar pasukan, berikut unsur TNI dan pengamanan lainnya," kata Kapolres Banjar, Ajun Komisaris Besar Asep Saepudin, Minggu 7 Juli 2013.

Selain penyiagaan pasukan, Kepolisian juga sudah mengadakan simulasi penanganan jika terjadi kericuhan saat gelaran pilkada. "Kita sudah cek kesiapan kita mengamankan pesta demokrasi rakyat Banjar. Kita sampaikan kepada warga Banjar, bahwa kita siap amankan pilkada," tegas Asep.

Dalam simulasi itu ditampilkan cara penanganan kericuhan saat kampanye, cara pengawalan kotak suara, hingga penanganan aksi massa yang menolak hasil pilkada.

Pilkada Kota Banjar akan diadakan pada Rabu, 28 Agustus 2013. Sedangkan masa kampanye dimulai tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, pasangan calon wali kota-wakil wali kota masih melakukan sosialisasi.

CANDRA NUGRAHA


Terhangat:
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014| Ribut Kabut Asap |Tarif Progresif KRL| Bencana Aceh


Baca Juga:
Sopir Bus Kembali Blokir Tol Jagorawi

Rilis Lagu PKS, Sefti Sanustika: Saya Cari Nafkah

Tasikmalaya Resmi Buka Sekolah Penerbangan

Istri Ultah, SBY Kasih Selamat Via Twitter

Demokrat: Facebook SBY Bukan Strategi Politik

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya