TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretariat Negara kini tengah memproses pengalihan kediaman dinas Presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar menjadi milik negara. Saat ini rumah tersebut masih berstatus milik Bank Mandiri dan selama ini disewa sebagai kediaman dinas Presiden. Menurut Sekretaris Negara Bambang Kesowo, ada kemungkinan rumah tersebut yang akan diberikan kepada Presiden Megawati setelah berakhir masa jabatannya. Mungkin begitu, kalau beliau menghendaki, katanya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden. Disebutkan pada pasal 8, mantan Presiden dan Wakil Presiden diberikan sebuah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.Selain Megawati dan Hamzah Haz yang akan memasuki akhir jabatan, tiga bekas Presiden, Abdurrachman Wahid, BJ Habibie dan Soeharto, hingga saat ini belum mendapatkan rumah fasilitas mantan Presiden. Proses pengalihan rumah yang diinginkan Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, hingga saat ini belum juga selesai. Secara hukum, rumah itu milik PT Patra Jasa, anak perusahaan Pertamina.Menurut Kesowo, proses pengalihan berlarut-larut karena harus mendapatkan persetujuan Pertamina, Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan. Akibat lamanya proses, harga rumah itu pun terus naik. Dari semula pada 1999 seharga Rp 7 miliar, pada Juni 2004 lalu harganya telah berlipat menjadi Rp 17 miliar. Belum termasuk biaya notaris, bea balik nama dan pajak, total menjadi sekitar Rp 20 miliar, kata Kesowo.Untuk mantan Presiden Wahid, dulu pernah ditawarkan tanah di daerah Kuningan. Namun kemudian berubah lagi minta uang tunai, dan sampai sekarang juga tidak jelas prosesnya. Untuk Hamzah Haz, saat ini tengah mencari rumah yang cocok dengan seleranya.Untuk menghindari terus berfluktuasinya harga rumah, maka melalui Keputusan Presiden nomor 81 Tahun 2004 mengenai fasilitas pemberian rumah kepada mantan presiden dan wakil presiden yang ditandatangani pada 27 September lalu, diputuskan maksimal harga rumah sebesar Rp 20 miliar. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Menteri Keuangan Boediono. Harganya diberi plafon, biar tidak terus melonjak, katanya.Apabila nanti ternyata harga rumah yang dikehendaki lebih dari Rp 20 miliar, jelas Kesowo, maka negara tetap hanya akan memberikan sesuai batas maksimal yaitu Rp 20 miliar. Sisanya harus ditanggung sendiri mantan presiden atau wakil presiden. Sapto P - Tempo