Pulau-pulau di Kabupaten Serang Telah Digadaikan

Reporter

Selasa, 2 Juli 2013 14:36 WIB

Petugas Pemprov memasangkan stiker bertuliskan "Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" di kendaraan Dinas pemerintahan Jabar di pelataran Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/6). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Serang - Sebanyak 81 tanah milik Pemerintah Kabupaten Serang sejak tahun 2011 sampai 2013 belum bersertifikat. Selain tanah, status sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Serang juga tidak jelas kepemilikannya.


"Minimnya sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan Kabupaten Serang, terutama di bagian aset yang menjadi penyebab semua ini," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Hamid, Selasa, 2 Juli 2012.

Menurut Hamid, selain puluhan tanah dan pulau yang belum bersertifikat, ratusan kendaraan roda dua maupun empat tidak diketahui keberadaannya. "Sedikitnya 202 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua maupun empat tidak diketahui keberadaannya, semua amburadul," Abdul menambahkan.


Menurutnya, selain membenahi aset, Pemkab Serang juga diminta untuk memanfaatkan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu aset pulau-pulau dan lainnya. Status beberapa pulau menurut Abdul sudah digadaikan dan sudah dilelang sehingga kini menjadi milik perusahaan. "Padahal sesuai aturan pulau-pulau itu tidak boleh diperjualbelikan, karena merupakan aset milik pemerintah,"ujar dia.

Kepala Bagian Akuntansi Setda Kabupaten Serang, Syarudin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah aset milik pemerintah Kabupaten Serang. Syarudin mengakui 202 BPKB kendaran roda dua maupun empat sejak 2011 sampai 2012 tidak tercatat pada Bagian Aset. "Kami akan melakukan pengecekan ulang. Kami akan memeriksa fisik kendaran nya, apakah masih layak atau tidak," katanya.

Sementara Asisten Daerah III Pemerintah Kabupaten Serang, Asep Saepudin mengatakan akan melakukan penghapusan aset ketimbang membuat duplikat BPKB. "Hal itu karena dilihat dari nilai anggaran," ujarnya.


WASI'UL ULUM
Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL
|Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?

Berita terpopluer:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal

Advertising
Advertising

Berita terkait

Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

23 Januari 2024

Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

22 Desember 2023

Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

22 November 2023

Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

22 November 2023

Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

29 Agustus 2023

Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik anggota DPR RI mengenai rendahnya pertumbuhan aset negara dibanding pertumbuhan utang.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

15 Agustus 2023

Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

Kejaksaan Agung minta Polda Bangka Belitung segera melaporkan data penyerahan aset di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

29 April 2023

PSI Sebut Jalan Protokol Telah Diserahkan ke DKI, Heru Budi: Ada 14 Ruas Jalan Nasional

Heru Budi Hartono mengatakan ada 14 ruas jalan nasional, termasuk jalanan protokol di Jakarta Pusat telah diserahkan ke Pemerintah Daerah sejak 2013.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

12 April 2023

Heru Budi Sebut Jakarta Bertugas Inventarisasi Aset Negara setelah Ibu Kota Pindah IKN

Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi bertugas mendata dan menginventarisasi aset-aset negara setelah Jakarta tidak lagi ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

28 Maret 2023

Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Heru Budi-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara di DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi tengah membahas pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

2 Maret 2023

Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal aset gedung milik sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) yang terbengkalai.

Baca Selengkapnya