Uji Kelayakan Anggota KPI Dinilai Cacat Hukum

Reporter

Editor

Ahmad Nurhasim

Selasa, 2 Juli 2013 14:16 WIB

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran mendesak Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat menunda fit and proper test anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2013-2016 karena dianggap cacat hukum. “Karena panitia seleksi tidak merepresentasikan keragaman kepentingan dunia penyiaran,” kata anggota Koalisi, Umar Idris, Senin 1 Juli 2013.

Alasan lain, menurut Idris, jumlah panitia seleksi saat ini hanya diisi tiga orang dari sebelumnya lima orang. Ketiganya adalah Mochamad Riyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia, Ichwan Sam dari Majelis Ulama Indonesia, dan Edy Lisdiano dari tim pengacara Komisi Penyiaran Indonesia. “Jumlahnya itu terlalu sedikit,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ini. Koalisi meminta pemerintah membentuk panitia seleksi baru.

Koalisi mengirim surat desakan itu yang juga berisi penolakan proses pemilihan calon anggota KPI ke DPR, Senin. Umar menilai proses seleksi anggota KPI ini cacat hukum. Dalam surat itu, Koalisi juga menyoroti 27 nama kandidat yang dianggap tidak mencerminkan representasi kepentingan banyak pihak. “Padahal calon anggota yang mendaftar mencapai 100 orang lebih,” katanya.

Mulai hari ini, Dewan rencananya menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 kandidat anggota KPI. Dari 27 nama itu, kata Umar, tujuh kandidat incumbent diduga tidak mengikuti keseluruhan tahap tes seleksi. "Ini bentuk diskriminasi terhadap peserta seleksi lain," kata Umar. Anggota KPI yang kembali maju, misalnya, Dadang Rahmat Hidayat, Idy Muzayyad, Iswandi Syahputra, Judhariksawan, Azimah Subagijo, Nina Mutmainnah, dan Ezki Tri Rezeki Widianti.

Komisioner KPI yang kompeten, kata Umar, menjadi tuntutan yang tak bisa diabaikan, karena dalam klausul revisi Undang-Undang Penyiaran yang akan segera rampung, peran lembaga ini nantinya akan sangat besar. "Peran KPI nanti bisa sampai mengeluarkan perizinan yang sekarang masih dipegang pemerintah," kata Umar.

Ketua Komisi Informasi DPR Mahfudz Siddiq mengatakan permintaan Koalisi itu tidak bisa dipenuhi. Mahfudz mengatakan sudah menerima surat dari Koalisi. “Seleksi tetap dilanjutkan karena sudah terjadwal,” katanya. Sedangkan ihwal dua nama pansel, Mahfudz punya jawabannya. “Lagi pula, kami juga memiliki sederet panitia cadangan.”

ISMI DAMAYANTI | WAYAN AGUS PURNOMO
Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?
Berita terpopluer:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal