Bawaslu Setuju Bilik dan Kotak Suara Sekali Pakai  

Reporter

Selasa, 2 Juli 2013 12:59 WIB

Seorang petugas PPS menempelkan stiker no. TPS pada kotak suara di Kelurahan Menteng, Jakarta, Jumat (6/7). ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyetujui penggunaan bilik dan kotak suara sekali pakai untuk Pemilu 2014. Badan Pengawas mengutamakan efisiensi anggaran dalam pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014.

"Tak masalah bahan sekali pakai, yang penting efisien soal anggaran," kata anggota Bawaslu Nasrullah saat dihubungi, Senin 1 Juli 2013.

Badan Pengawas menemukan banyak kasus barang logistik, khususnya kotak dan bilik suara alumunium, hilang saat akan digunakan. Bilik dan kotak suara alumunium dibuat pada masa Pemilu 2004 lalu. "Saat mau digunakan untuk Pilkada 2005, banyak yang hilang," katanya. Padahal, kata Nasrullah, pengadaan bilik dan kotak suara alumunium memakan dana yang sangat besar.

Komisi Pemilihan Umum akan memilih logistik pemilu seperti kota dan bilik suara dari barang-barang sekali pakai. Pertimbangannya, menurut KPU, materi sekali pakai dinilai lebih murah. Selain itu, KPU juga tak punya dana perawatan serta gudang penyimpanan. Oleh sebab itu Komisi berencana membuat bilik suara dari karton dan kotak suara dari plastik.

Nasrullah tak masalah dengan daya tahan bilik suara karton. Materi itu sudah teruji di beberapa pemilihan umum. "Sekarang saya sedang memantau pemilu di Maluku Utara, mereka pakai bilik karton, tak ada masalah," katanya.

KPU menyatakan tak semua daerah membutuhkan kotak dan bilik suara baru. Dari kebutuhan 2,2 juta kotak dan bilik suara, sebagian besar sudah terpenuhi. . "Kebutuhan yang baru hanya sekitar 500 ribu. Sisanya pakai barang lama," ujar Kepala Biro Logistik KPU Barodi.

ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler:
Cuma Jokowi yang Dipandang Mampu Bendung Prabowo

Novi Amilia Hampir Buka Baju Lagi

Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya

PDI-P: Gaya Jokowi Apa Adanya, SBY Serba Diatur

Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

17 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya