TEMPO.CO , Jakarta:Istri almarhum Munir, Suciwati, mempersiapkan museum yang didedikasikan bagi mendiang Munir. Museum Munir ini merupakan bagian dari perjuangan Suciwati dalam menegakkan hak asasi manusia meski terus terbentur proses litigasi untuk menguak keterlibatan Badan Intelijen Negara.
“Aku punya barang-barang almarhum, terus aku kumpulin,” kata Suciwati kepada Tempo di kawasan Sudirman, Jakarta, pekan silam. “Itu yang kemudian aku berpikir harus bikin sesuatu. Ketika di wilayah hukumnya kita ditabrakin terus, kayaknya ada hal yang lebih positif yang harus kita kasih.”
Museum Munir merupakan bagian dari upaya membagi perspektif HAM yang selama ini diperjuangkan oleh Munir. Kali ini, Suciwati memiliki misi tersendiri atas pendirian musem Munir, yakni membumikan nilai-nilai HAM serta mengenalkan sosok Munir kepada kalangan muda.
“Ketika dicontoh hukumnya buruk ya, niali-nilai yang dibawa Munir aku pikir yang penting kita share kepada publik,” kata perempuan yang sudah menjalin kasih dengan Munir semenjak kerja di Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang itu. “Karena kemungkinanan nanti ke depan kerjasama anak –anak SD, SMP dan SMA sehingga mereka mengerti apa sih Hak Asasi Manusia itu,” kata ibu dari Alif dan Diva itu. “Karena itu dekat dan melekat pada mereka. Kadang jargon yang selalu dipakai adalah HAM itu produk barat. Padahal itu melekat ke semua individu.”
Museum akan bertempat di rumah Munir, Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu. Rencananya museum dibuka pada 8 Desember 2013, yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Munir. Kini, Suciwati bersama rekan-rekan seperjuangan Munir tengah mengumpulkan barang-barang bersejarah saat Munir memperjuangkan HAM semasa hidupnya.
Beberapa barang yang terkumpul berupa koleksi buku pribadi Munir, dokumentasi kampanye HAM dan kasus-kasus yang diadvokasi. Suciwati menggandeng kerjasama dengan berbagai pihak di wilayah Jakarta dan Jawa Timur dalam mengumpulkan koleksi museum. “Kami sih beprikir ini museum HAM pertama di indonesia, mimpinya itu.”
NURUL MAHMUDAH
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
11 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
16 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
44 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
48 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
49 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
54 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
56 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya