Jaksa Bantah Wali Kota Terlibat Korupsi Jamkesmas

Reporter

Selasa, 25 Juni 2013 17:21 WIB

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Kediri - Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur tidak menemukan keterlibatan Wali Kota Kediri Samsul Ashar dalam pembobolan dana Jamkesmas sebesar Rp 400 juta di Rumah Sakit Islam Al Arafah. Rumah sakit tersebut kolaps setelah ketua yayasannya, Nuryasin, ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri Sundaya mengatakan penyidikan saat ini belum melebar pada keterlibatan Samsul. Bahkan Sundaya mengaku tidak mengetahui jika Samsul terlibat dalam manajemen rumah sakit. "Kami tidak melihat kaitannya dengan Pak Wali," kata Sundaya kepada Tempo saat dihubungi melalui telepon, Selasa 25 Juni 2013.

Sundaya yang mengaku tengah berada di Surabaya untuk kegiatan rapat koordinasi ini menyatakan bahwa belum ada perkembangan signifikan dalam penyidikan perkara itu. Penyidik baru menetapkan Nuryasin sebagai tersangka tunggal karena dianggap menjadi inisiator pencairan dana Jamkesmas.


Keterangan Sundaya berbeda dengan penelusuran Tempo yang menemukan nama Samsul sebagai pejabat sementara (Pjs) Direktur RSI Al Arafah. Hal ini terlihat pada kwitansi pembayaran honor Samsul yang diberikan manajemen RSI Al Arafah sebesar Rp 500 ribu pada Januari 2012. Dalam kwitansi itu tertulis uang tersebut sebagai honor bulan Desember 2011. Saat itu terjadi pengambilan dana Jamkesmas besar-besaran oleh pengurus yayasan.


Sesuai ketentuan, pencairan itu hanya bisa dilakukan oleh tiga orang sekaligus, yakni ketua yayasan, sekretaris, dan direktur. "Ada dokumen yang menyebutkan Pak Samsul pernah menjadi direktur, tapi lepas tangan ketika ada persoalan," kata Direktur RS Herry Subektiono.

Namun hal ini dibantah Kepala Dinas Kesehatan Fauzan Adhima, yang mengatakan tak pernah memberikan SK penetapan Direktur Samsul Ashar di rumah sakit itu. Karena itu keliru jika atasannya dikait-kaitkan dengan kasus ini.

Seperti diberitakan, Nuryasin diketahui bertanggungjawab atas pencairan dana Jamkesmas senilai Rp 400 juta pada tahun 2012 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana untuk biaya pengobatan warga miskin ini justru digelapkan untuk kepentingan lain.

Meski proses pencairan itu melibatkan sekretaris yayasan dan direktur rumah sakit, namun penanggungjawab pencairan itu adalah Nuryasin. Akibatnya, Kementerian Kesehatan langsung memblokir rekening Jamkesmas mereka dan tetap mewajibkan melayani pasien miskin dengan dana sendiri.


HARI TRI WASONO
Terhangat:
Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib| Puncak HUT Jakarta| Penyaluran BLSM| Ribut Kabut Asap


Baca Juga:

Ada Caleg Bekas Model Porno dan Temperamental

Ayi Vivananda Bakal Gugat Hasil Pilkada Bandung

Soal Asap, SBY Sesalkan Komentar Anak Buahnya

Pernikahan Darin-Luthfi Tak Tercatat di KUA

Alasan Darin Mumtazah Mangkir dari Panggilan KPK

Gadis Berwajah Nenek-nenek Ini Jalani Operasi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

2 Oktober 2022

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.

Baca Selengkapnya

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

3 Mei 2022

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

12 Oktober 2018

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.

Baca Selengkapnya

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

12 Oktober 2018

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.

Baca Selengkapnya

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

15 September 2018

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

21 Juni 2018

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya