Menteri Bagi BLSM, PKS: Mereka Bukan Kader Partai

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 22 Juni 2013 15:06 WIB

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan sejumlah Menteri asal PKS yang ikut membagikan Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak dianggap sebagai kader. Mereka itu bekerja sebagai Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami tidak memandang mereka sebagai kader atau pengurus partai, tapi sebagai pribadi yang menjalankan tugasnya sebagai menteri," katanya, Sabtu, 22 Juni 2013.

Hidayat menjelaskan pandangan seperti ini terjadi karena perbedaan pendapat anatara PKS dan pemerintah soal kenaikan harga BBM. PKS tetap menolak keputusan pemerintah, meskipun tiga menteri dari PKS berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meski beda pandangan, PKS tidak punya hak menarik menteri itu. "Bolanya tidak ada di tangan PKS, tapi di tangan presiden," ujarnya saat dihubungi Tempo.

Tiga Menteri dari PKS adalah Tifatul Simbiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial, dan Suswono Menteri Pertanian. Dari tiga menteri itu, hanya Suswono ang dijadwalkan tidak ikut membagikan BLSM.

Hidayat mengatakan kisruh PKS dalam koalisi yang juga menyangkut nama tiga menteri ini bisa cepat diselesaikan. Dia menegaskan PKS hanya menunggu keputusan dari presiden sebagai penentu keputusa, tidak dari yang lainnya. "Kalau ini diperlukan selesai, bisa selesai. Keputusan berasal dari presiden," katanya.

Presiden PKS Anis Matta mengatakan nasib PKS di koalisi dan juga nasib hanya menunggu keputusan presiden. Perbedaan pendapat partai dengan pemerintah dinilai sebagai bukan hal yang luar biasa. "Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan," ujarnya.

PKS sebelumnya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada 17 Juni lalu sidang paripurna yang membahas RAPBN P memutuskan menyetujui kenaikan BBM melalui Voting. Semalam pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, premium menjadi Rp.6.500 dan solar Rp.5.500 per liternya.

RAMADHANI

Berita terkait

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

6 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

24 hari lalu

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

46 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

54 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

54 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

5 Maret 2024

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya