TEMPO.CO, Kediri - Rencana pemerintah menggelontorkan dana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi pesimistis perangkat kelurahan. Di Kediri, Jawa Timur, ada seorang lurah yang mengaku kerepotan saat dilibatkan dalam penyaluan bantuan pada 2008.

Alasannya, pembagian bantuan belangsung amburadul karena data warga miskin oleh Badan Pusat Statistik. "Saya angkat tangan kalau disuruh membagikan BLSM," kata Kepala Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Agus Dwi Ratmoko, Jumat 21 Juni 2013. "Kelurahan menjadi sasaran kemarahan warga."

Tugas mendistribusikan bantuan langsung tunai pada 2008 lalu, data warga miskin dikeluarkan BPS. Ternyata, kata Agus, data itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga yang benar-benar miskin justru tidak kebagian bantuan. Data tersebut mencuplik hasil survei warga miskin yang dilakukan BPS beberapa tahun sebelumnya. Sehingga perangkat kelurahan tidak boleh mengalokasikan BLT kepada orang lain selain yang tercantum dalam data itu.

Jika penyaluran BLSM tetap dilakukan dengan sistem yang sama dengan BLT, kata dia, sudah dipastikan potensi kerawanan sosial akan terulang. "Sebab penerima BLT dan beras miskin dari tahun ke tahun tetap itu-itu saja," kata Agus.

Data tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Sebab bisa jadi warga yang dulunya miskin sekarang meningkat ke kelompok menengah. Sementara di sisi lain ada warga miskin baru yang tidak termonitor oleh survei BPS sebelumnya.

Dia berharap program BLSM nanti diberikan berdasarkan kuota warga miskin tanpa didasarkan data BPS. Sebab perangkat kelurahan akan memiliki keleluasaan menentukan siapa penerima tahun ini dengan memperhatikan kondisi di lapangan.

Saat ini dari sebanyak 4.170 kepala keluarga di Kelurahan Sukorame Kediri, terdapat 264 keluarga miskin yang terjaring data BPS. Di luar itu masih banyak keluarga yang lebih miskin namun tidak termonitor BLSM.

HARI TRI WASONO