Hakim PN Tanjungkarang Dinilai Langgar Kode Etik

Reporter

Kamis, 13 Juni 2013 14:41 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Bandar Lampung - Koordinator Pemantau Peradilan Posko Komisi Yudisial Lampung menilai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Binsar Siregar telah melangggar kode etik. Binsar diam-diam bertemu dengan Abdurrahman Sarbini, ayah dari Dody Anugrah Putra, salah seorang terdakwa kasus korupsi penggelembungan harga mobil dinas bupati Pesawaran senilai Rp 1,2 miliar.


Ketua Koordinator Posko Pemantau Peradilan Komisi Yudisial Lampung Anggit Nugroho menjelaskan, atas perbuatannya, Binsar harus diseret ke sidang majelis kehormatan. “Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Binsar. Itu jelas melanggar kode etik,” katanya, Kamis, 13 Juni 2013.


Menurut Anggit, Binsar merupakan ketua majelis hakim dalam perkara korupsi tersebut. Dengan begitu, pertemuan tesebut menjadi tidak pantas dilakukan. Apalagi tujuan Abdurrahman Sarbini adalah membahas penangguhan penahanan bagi Dody.


Anggit menegaskan, pertemuan semacam itu melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.


Binsar tak mengingkari adanya pertemuan tersebut. Namun, pertemuan dengan Abdurrahman Sarbini, bekas Bupati Tulangbawang pada Selasa, 11 Juni 2013, dinilainya wajar untuk mengetahui kemauan dan maksud orang tua terdakwa. ”Itu sebagai bentuk pelayanan publik. Kami harus melayani terkait permohonan penangguhan penahanan anaknya,” ujarnya.


Advertising
Advertising

Binsar meminta semua pihak tidak mencurigai pertemuan tersebut. Apalagi secara hukum, penangguhan penahanan terdakwa bisa dilakukan karena merupakan hak terdakwa. ”Sesuai KUHP, asal ada uang jaminan atau jaminan orang, kenapa tidak,” ucap Binsar pula.


Namun sebelum berlangsungnya pertemuan itu, Binsar menolak penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa. Bahkan kepada majelis hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut diserahkan uang Rp 100 juta sebagai jaminan. Namun, langsung ditolak. ”Kalian bisa tahulah sikap kami seperti apa. Silahkan lihat jalannnya persidangan,” tutur Binsar.


Abdurrahman Sarbini mengatakan, pertemuannya dengan Binsar tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan majelis hakim. “Saya kan masih ada hubungan keluarga dengan marga Siregar,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Lampung itu.


Dody Anugerah Putera adalah Kepala Sub Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dia tak lain adik kandung Bupati Pesawaran Arisandi Dharma Saputra.


Dua terdakwa lain dalam kasus korupsi tersebut adalah Barma Jasa dan Yonbi Larasandi telah divonis satu tahun penjara.


NUROCHMAN ARRAZIE
Topik Terhangat:
Produk Baru Apple
| Mucikari SMP| Taufiq Kiemas| Priyo Budi Santoso| Rusuh KJRI Jeddah


Berita Lainnya:


Kata Fahri, Istana 'Tendang' PKS dari Koalisi
Tensi Darah Dicek, Kening Jokowi Berkerut

Polisi Ambil Visum Mucikari SMP

Skandal Seks Guncang Kemlu AS

5 Pujian untuk "Man of Steel"

Suswono Tak Pusing PKS Dikeluarkan dari Koalisi



Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya