TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Busyro Muqoddas menyatakan sulit membubarkan partai politik yang tokohnya banyak tersangkut kasus korupsi. Meskipun sulit, namun partai politik yang koruptif bisa dibubarkan berdasarkan undang-undang.
"Tidak mudah membubarkan partai politik, undang-undang memungkinkan (partai politik) dibubarkan," kata Busyro usai memberi materi di Musyawarah Wilayah II Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Asrama Haji Yogyakarta, Minggu (9/6).
Ia menyatakan undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi dan kewenangan yang melekat padanya termasuk membubarkan partai politik. Tetapi untuk membubarkan partai politik, prosedurnya harus ditempuh.
Untuk membubarkan, kata dia tidak cukup dengan adanya indikasi korupsi. Meskipun dalam tubuh partai politik itu tokoh-tokohnya banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana korupsi.
"Harus ada bukti-bukti yang kuat. Kalau ada dana korupsi (yang mengalir ke partai politik) harus ada proses pembuktian, itu tidak mudah," kata dia.
Ia menyatakan, untuk berjihad melawan korupsi harus dilakukan semua elemen masyarakat. Baik dari sisi infrastruktur maupun suprastruktur. Ia sadar betul semua elemen memiliki perbedaan tetapi penyamaan persepsi harus dilakukan untuk pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan, tidak hanya partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian saja yang harus berjihad melawan korupsi. Tetapi semua elemen harus mempunyai strategi dalam pemberantasan korupsi.
"Ini harus ada yang mem-bridging. Ini yang kami tidak melihat, antar kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak tampak, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak punya agenda yang sama," kata Busyro.
Dalam diskusi di asrama haji itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Muchtar menyatakan, buruknya struktural partai politik menjadi pemicu korupsi. Struktural partai politik bisa berdampak pada proses pemilihan umum.
"Sistem pemilu harus diubah dengan sistem campuran yaitu proporsional dan distrik," kata dia.
Kedua sistem itu bertujuan untuk membedakan antara orang terkenal seperti artis yang mencalonkan diri melalui sistem instan kepartaian dengan kader partai yang memiliki ideologi. Kader yang punya ideologi melalui proporsional dan jalur orang terkenal seperti artis bisa melalui jalur distrik.
Ia menilai, sistem kepartaian juga masih bermasalah. Belum ada kader partai politik yang memupuk kader secara serius. Potensi korupsi melalui sistem kepartaian juga dinilai sering terjadi.
