Tim Mega-Hasyim Jatim Tolak Tandatangani Rekapitulasi Surat Suara

Reporter

Editor

Selasa, 28 September 2004 17:34 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) di delapan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur menolak menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan surat manual. Delapan daerah itu antara lain Kabupaten Jember, Tuban, Lamongan, Gresik, Madiun, Lumajang, Magetan dan Kota Batu. Meski demikian perhitungan suara manual di kantor KPUD Jatim tetap berjalan. Semua saksi dari Tim Mega-Hasyim maupun Tim Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hadir, termasuk seluruh anggota KPU dari hampir seluruh kabupaten/kota se-Jatim. Mereka ikut menandatangani berita acara. "Penolakan itu tak ada pengaruhnya," kata Aribowo Ketua Pokja Perhitungan Suara KPUD Jatim, kepada wartawan seusai melakukan perhitungan secara manual di kantornya, Selasa (28/9).Menurut Aribowo, alasan penolakan itu selain karena adanya intruksi dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga karena permintaan mereka belum dikabulkan KPU. Tim Mega-Hasyim pernah minta daftar pemilih tetap (DPT) kepada KPU sebelum pemilihan presiden. "Kita sudah berikan tapi tetap tak mau menandatangani," kata Aribowo.Sementara itu, Hadi Dediyansah, saksi dari Tim Mega-Hasyim mengatakan mereka menolak karena ditemukan banyak penyimpangan dalam pilpres putaran kedua ini. Misalnya ada petugas KPPS yang menjadi tim SBY-Kalla. "Hampir seluruh daerah di tingkatan PPK, PPS dan TPS, bermasalah," papar Hadi, yang merencanakan membawa kasus ini Mahkamah Konstitusi. Panwaslu Jatim juga berencana meneliti apa yang menjadi keluhan Tim Mega-Hasyim.Adi Mawardi - Tempo

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

8 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

11 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

6 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

8 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya